PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Oleh: Tim Fakultas Ilmu .

1m ago
20 Views
1 Downloads
1.05 MB
33 Pages
Transcription

GAMBARAN UMUM PERMENDAGRINO 59/2007Tentang:PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHOleh:Tim Fakultas Ilmu AdministrasiBrawijaya Malang

FILOSOFIS PERMENDAGRI NDAGRI No. 59/2007 itu, adalah merupakanpenyempurnaan dari PERMENDAGRI No. 13/2006yang mengatur tentang: Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah. Sebagaimana kita ketahuibersama bahwa PERMENDAGRI No. 13/2006secara garis besar terdiri dari delapan belas (18) babdan tiga ratus tiga puluh enam (336) pasal,termasuk tiga pasal ketentuan peralihan dan tigapasal ketetuan penutup.Dengan perubahan ini diharapkan PengelolaanKeuangan Daerah pada masa mendatang akan lebihsimple namun tegas dan jelas serta memenuhi azaskepastian hukum, dan mempermudah bagi aparatpengelolanya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHUU 32/2004UU 33/2004UU 32/2004UU 33/2004UU 17/2003UU 1/2004PP 58/2005UU 15/2004PERMENDAGRI13/2006PP 24/2005PP 8/2006PERDAPeraturan KDHDIRUBAH DENGANPERMENDAGRI59/2007PKDPP 58/2005OMNIBUS REGULATIONS

AGENDA PERUBAHAN ATAU REFORMASI KEUANGAN DAERAHKetentuan Tentang Pelaksanaan AgendaPerubahan atau Reformasi Keuangan Daerahdiatur melalui: PP No 58/2005 Permendagri No13/2006, dan langkahSelanjutnya disempurnakan dengan PermendagriNo 59/2007, yang di dalam pelaksanaannya jugaharus memperhatikan: PP No 38/2007 PP No 41/2007

KOMITMENMENTERI DALAM NEGERIPermasalahanImplementasi diDaerahPerubahanKerangkaRegulasiImplikasiKomitmen MDN thd PedomanPengelolaan Keuda agar: mudah difahami mudah dilaksanakan tidak i13/2006 berikutlampiranPERMENDAGRI 59/2007

LANDASAN KEBIJAKANPERUBAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHOmnibusRegulationUU 25/2004UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004PPPPUU 33/2004PPmisal: SAP, dstnyaUU 32/2004PP 58/2005(Omnibus Regulation)PP 38/07PP 41/07PERMENDAGRI 13/06PERMENDAGRI 59/076

Latar Belakang Perubahan1. Adanya perubahan kerangka regulasi:2. Adanya dinamika permasalahan di tingkatimplementasi, antara lain: PP 38/2007 (pembagian urusan pemerintahan);PP 41/2007 (organisasi perangkat daerah).Banyak Pemda yang terlambat menetapkan APBD: Rumitnya konten dan format KUA – PPAS(pasal1 angka 33 permendagri13 – 2006)Lamanya pembahasan APBD (slide dibawahnya )pasal 189Banyaknya isian keterangan yang kurang relevanMasalah tambahan penghasilan PNSDKlarifikasi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan(pasal 42 s/d 47permendagri 13 dihapus dan dirubah ) perubahan di pasal mulai 42permendagri 59Kekurangjelasan prosedur penatausahaan APBD(pasal 189 )

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD-SKPDSKPDGUB/WALIKOTA/BUPATI154Laporan KeuanganSKPD(unaudited)Sebelum31 Maret2PPKDLaporan KeuanganPEMDA(unaudited)Laporan KeuanganKonsolidasian(unaudited)3 Sebelum31 Maret631 MaretBPK8

Kepala Daerah gamang mengambil kebijakan yangberdampak pada pengeluaran uang, terutama terkaitdengan hubungan Pemda dengan: DPRD (kegiatan penunjang operasional);Masyarakat (fasilitasi pemberdayaan masyarakat, penggunaanBTT);Organisasi sosial dan kemasyarakatan (pendukung kegiatanlayanan publik);Pemerintah di daerah (pendukung kegiatan instansi vertikal).AKIBATNYA:1. Menurunnya daya serap APBD2. Meningkatnya idle cash3. Menurunnya ekonomi masyarakat dan kualitas pelayanan umum4. Munculnya instabilitas sosial

Penyempurnaan gradual, diprioritaskan padapasal-pasal yang menimbulkan permasalahandalam tataran implementasi Memperhatikan pendapat seluruh stakeholdersbaik pemda, DPRD, Pemerintah, maupunmasyarakat serta menghindari kemungkinanadanya implikasi yang tidak diinginkan. Tidak merubah PP 58/2005 Memberikan keleluasaan kepada Pemda untukmengembangkan PKD sesuai dengan kondisidan kebutuhan daerah Disesuaikan dengan Standar AkuntansiPemerintahan

PERMENDAGRI No 13/2006PERMENDAGRI No 59/2007Bab I Ketentuan UmumBab II Kekuasaan Pengelolaan Keuangan DaerahBab III Azas Umum Dan Struktur APBDBab IV Penyusunan Rancangan APBDBab V Penetapan APBDBab VI Penyusunan & Penetapan APBD Bagi Daerahyg Memiliki DPRDBab VII Pelaksanaan APBDBab VIII Perubahan APBDBab IX Pengelolaan KasBab X Penatausahaan Keuangan DaerahBab XI Akuntansi Keuangan daerahBab XII Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDBab XIII Pembinaan & Pengawasan PengelolaanKeuangan daerahBab XIV Kerugian daerahBab XV Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum DaerahBab XVI Peraturan Pengelolaan Keuangan DaerahBab XVII Ketentuan PeralihanBab XVIII Ketentuan PenutupBab I Ketentuan UmumBab II Kekuasaan Pengelolaan Keuangan DaerahBab III Azas Umum Dan Struktur APBDBab IV Penyusunan Rancangan APBDBab V Penetapan APBDBab VI Penyusunan & Penetapan APBD Bagi Daerahyg Memiliki DPRDBab VII Pelaksanaan APBDBab VIII Perubahan APBDBab IX Pengelolaan KasBab X Penatausahaan Keuangan DaerahBab XI Akuntansi Keuangan daerahBab XII Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDBab XIII Pembinaan & Pengawasan PengelolaanKeuangan daerahBab XIV Kerugian daerahBab XV Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum DaerahBab XVI Peraturan Pengelolaan Keuangan DaerahBab XVII Ketentuan PeralihanBab XVIII Ketentuan Penutup

KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHKEPALA DAERAH(PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA)SEKRETARIS DAERAH(KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA)PENGGUNA ANGGARAN(KEPALA SKPD)BENDAHARAKUASA PAPPTKPPK-SKPDPPKD SELAKU BUD(KEPALA BPKD)KUASA BUD

LINGKUPPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHPerencanaanPelaksanaanInput Proses Output/InputPengawasan/PengendalianProses Output/InputProses OutputArah & Kebijakan UmumStrategi & PrioritasProgramKegiatanAnggaran Renstrada DokumenPerencanaanLainnya PenjaringanAspirasi KinerjaMasa Lalu KebijakanPemerintahPusatAPBD Tolok UkurKinerja Standar AnalisaBelanja Standar BiayaAkuntansi Perda APBD Dokumen CatatanLaporanPelaksanaanAPBDEvaluasiKinerja Triwulanan Akhir Tahun(LPJ)HasilEvaluasi

Siklus Pengelolaan Keuangan sanaan D Bendahara penerimaanwajib menyetorpenerimaannya kerekening kas umumdaerah selambatlambatnya 1 hari kerjaPenatausahaanBelanja Penerbitan SPM-UP,SPM-GU, SPM-TU danSPM-LS oleh KepalaSKPD Penerbitan SP2D olehPPKDPenatausahaanPembiayaanPembiayaan Dilakukan oleh PPKDKekayaan danKewajiban daerahLaporan RealisasiSemester PertamaPerubahan lanjaRAPBDEvaluasiRaperda APBDoleh Gubernur/MendagriPenatausahaan Kas UmumPiutangInvestasiBarangDana CadanganUtangDisusun SesuaiSAPLaporan KeuanganPemerintah Daerah LRANeracaLap. Arus KasCaLKLaporan Keuangandiperiksa oleh BPKRaperdaPertanggungjawaban APBDAkuntansiKeuangan Daerah14

PERUBAHAN PEDOMANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHBEBERAPA CONTOH PERUBAHAN :ATAS PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHYANG DILAKUKAN MELALUI PERMENDAGRI NO. 59/2007TERHADAP PERMENDAGRI NO 13/2006

BEBERAPA PERUBAHAN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANGDILAKUKAN MELALUI KEPMENDAGRI NO. 59/2007Secara garis besar beberapa perubahan atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahmelalui KEPMENDAGRI NO 59/2007 atas KEPMENDAGRI NO 13/2006 dapat diklasifikasimenjadi empat (4) macam Perubahan yang terdiri dari:1. PENGHAPUSAN PASAL TERMASUK BAGIAN-BAGIANNYA2. PERUBAHAN BUNYI PASAL TERMASUK BAGIAN-BAGIANNYA3. PENYISIPAN PASAL TERMASUK BAGIAN-BAGIANNYA4. PENAMBAHAN PASAL TERMASUK BAGIAN-BAGIANNYABanyaknya perubahan yang dilakukan oleh KEPMENDAGRI NO 59/2007 terhadapKEPMENDAGRI N0 13/2006 secara keseluruhan (baik yang berupa: penghapusan,perubahan, penyisipan maupun penambahan pasal) adalah sebanyak: Lima puluhtiga (53) itemCATATAN:Apapun bentuk perubahan yang dilakukan harus dicermati oleh semua pejabat pengelolakeuangan daerah , karena dengan terjadinya perubahan tersebut, antara lain akanberakibat pada terjadinya perubahan mendasar tentang PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH.

PERUBAHAN TERHADAP BAB ITENTANG KETENTUAN UMUMPENGHAPUSAN PASALPenghapusan terhadap Pasal 1 angka 33 yang semula berbunyi:Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah programprioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPDuntuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan AKA-SKPD setelahdisepakati dengan DPRD.Penghapusan terhadap pasal tersebut membawa dampak pada terjadinyaperubahan pada Bab IV tentang Penyusunan Rancangan APBD yang tertuangpada Bagian Ketiga tentang Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara terutama pada pasal 83 sampai dengan pasal 88.PENYISIPANPenyisipan pada Pasal 1 angka 34a. Sehingga berbunyi:Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyadisingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/birokeuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

PERUBAHAN TERHADAP BAB I ITENTANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH3. PENYISIPAN PASALPenyisipan atas ayat (3a) dari pasal 11 yang berbunyi: Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:– melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja;– melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;– melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;– mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan;– menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;– mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan– melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnyaberdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat penggunaanggaran.Pasal ini mengantarai Pasal 3 dan Pasal 4 dari ayat 11

PERUBAHAN PASAL 11Perubahan Pasal 11 ayat (2) sehingga berbunyi:Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1)berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlahuang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali,dan/atau pertimbangan objektif lainnya.PERUBAHAN PASAL 14Perubahan Pasal 14 ayat (4) sehingga berbunyi:Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepaladaerah menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendaharapengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.

PERUBAHAN TERHADAP BAB I I ITENTANG AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBDPERUBAHAN PASALPerubahan Pasal 26 Ayat (4) huruf a sehingga berbunyi:hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atauangsuran/cicilan;PENGHAPUSANPenghapusan Pasal 26 Ayat (4) huruf n yang berbunyi:n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualanPENAMBAHANPasal 26 huruf o ditambahn sehingga berbunyi:o. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BULD)PERUBAHAN PASALTerjadi perubahan kecil dalam Pasal 32 Ayat (2) dan Ayat (3)

PERUBAHAN PASALPerubahan Pasal 39 Ayat (1), (2) dan (8) sehingga berbunyi: Perubahan Ayat (1) sehingga berbunyi:Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipilberdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangandaerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Perubahan Ayat (2) sehingga berbunyi:Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangkapeningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisikerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Perubahan Ayat (8) sehingga berbunyi:Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkandengan peraturan kepala daerah.PENYISIPAN PASALTerdapat penyisipan Pasal 39 Ayat (1a) sehingga berbunyi:(1a) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembahasanKUA.Terdapat penyisipan Pasal 39 Ayat (7ª) sehingga berbunyi:(7a)Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberianuang makan.

PERUBAHAN BAB IVTENTANG PENYUSUNAN RANCANGAN APBDBagian Ketiga Kebijakan Umum APBD sertaPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara2. PERUBAHAN PASALPerubahan Pasal Pasal 83 sampai dengan pasal 89 sehingga berbunyi: Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPDdan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:– pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah denganpemerintah daerah;– prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;– teknis penyusunan APBD; dan– hal-hal khusus lainnya. Pasal 84– Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksudPasal 83 ayat (1), kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretarisdaerah.– Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksudpada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepadakepala daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Bagian Ketiga Kebijakan Umum APBD sertaPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Lanjutan) Pasal 85 Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsipenyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanjadaerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuatlangkah-langkah kongkrit dalam mencapai target. Pasal 86 Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) disusundengan tahapan sebagai berikut:» menentukan skala prioritas pembangunan daerah;» menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan» menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masingprogram/kegiatan.

Bagian Ketiga Kebijakan Umum APBD sertaPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Lanjutan) Pasal 87Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2)disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahunanggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaranberikutnya.Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama panitiaanggaran DPRD.Ran