KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN

1m ago
14 Views
1 Downloads
629.83 KB
37 Pages
Transcription

KEBIJAKAN UMUMANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2015Pemerintah Kota SemarangTahun 2014

NOTA KESEPAKATANANTARAPEMERINTAH KOTA SEMARANGDENGANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA SEMARANGNOMOR: 900 / 532910 / 237TANGGAL: 25 SEPTEMBER 2014TENTANGKEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2015Yang bertandatangan di bawah ini :1. N a m a:HENDRAR PRIHADI, SE, MMJabatan:Walikota SemarangAlamat Kantor:Jl. Pemuda 148 Semarangbertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Semarang2. a. N a m a:H. SUPRIYADI, S.SosJabatan:Ketua DPRD Kota SemarangAlamat Kantor:Jl. Pemuda 146 Semarangb. N a m a:JOKO SANTOSO, SEJabatan:Wakil Ketua DPRD Kota SemarangAlamat Kantor:Jl. Pemuda 146 Semarangc. N a m a:WIWIN SUBIYONO, SHJabatan:Wakil Ketua DPRD Kota SemarangAlamat Kantor:Jl. Pemuda 146 Semarangd. N a m a:AGUNG BUDI MARGONO, ST, MTJabatan:Wakil Ketua DPRD Kota SemarangAlamat Kantor:Jl. Pemuda 146 Semarangsebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.ii

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBDyang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untukselanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2015.Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap KebijakanUmum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunanRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TahunAnggaran 2015, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah,yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon AnggaranSementara dan APBD Tahun Anggaran 2015.Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015 disusundalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan Nota Kesepakatan ini.Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar dalam penyusunanPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015.Semarang, 25 September 2014PIMPINANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA SEMARANGSelaku,PIHAK KEDUAWALIKOTA SEMARANGSelaku,PIHAK PERTAMAHENDRAR PRIHADI, SE, MMH. SUPRIYADI, S.SosKETUAJOKO SANTOSO, SEWAKIL KETUAWIWIN SUBIYONO, SHWAKIL KETUAAGUNG BUDI MARGONO, ST, MTWAKIL KETUAiii

LAMPIRANNOTA KESEPAKATAN ANTARAPEMERINTAH KOTA SEMARANGDENGAN DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KOTA SEMARANGNOMOR: 900 / 532910 / 237TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2014TENTANG KEBIJAKAN UMUMANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2015KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015iv

DAFTAR ISIBAB I.BAB II.BAB III.PENDAHULUAN .11.1. Latar Belakang Penyusunan KUA .11.2. Tujuan Penyusunan KUA .21.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA.2KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .92.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah.92.1.1. Pertumbuhan Ekonomi .92.1.2. Produk Domestik Regional Bruto .102.1.3. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita .112.1.4. Inflasi .122.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2014 .12ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)BAB IV.TAHUN 2015.143.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD .143.1.1. Laju Inflasi .143.1.2. Pertumbuhan Ekonomi .143.2. Lain-Lain Asumsi.14KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDAERAH .164.1. Pendapatan Daerah .164.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah .164.1.2. Target Pendapatan Daerah .194.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah .194.1.2.1.1. Pajak Daerah .204.1.2.1.2. Retribusi Daerah .204.1.2.1.3. Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah Yang Dipisahkan .204.1.2.1.4. Lain-Lain Pendapatan AsliDaerah Yang Sah .214.1.2.2. Dana Perimbangan .214.1.2.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/BukanPajak .214.1.2.2.2. Dana Alokasi Umum .224.1.2.2.3. Dana Alokasi Khusus .224.1.2.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah .224.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam MencapaiTarget .v23

4.2. Belanja Daerah .234.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah .234.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, BantuanKeuangan dan Belanja Tidak Terduga .244.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah dan PrioritasPembangunan Daerah Yang Disusun SecaraTerintegrasi Dengan Kebijakan dan PrioritasPembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakandi Daerah .274.2.4. Kebijakan Belanja Langsung .274.2.4.1. Kebijakan Belanja Berdasarkan UrusanPemerintah Daerah .284.2.4.2. Kebijakan Belanja Berdasarkan SatuanBAB V.Kerja Perangkat Daerah (SKPD) .284.3. Pembiayaan Daerah .294.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .294.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .29PENUTUP .30vi

DAFTAR TABELTabel II.1.Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota SemarangTahun 2011 - 2013.9Tabel IV.1. Target Pendapatan Daerah di Tahun 2015 .19Tabel IV.2. Target Pendapatan Dari Pajak Daerah di Tahun 2015 .20Tabel IV.3. Target Pendapatan Dari Retribusi Daerah di Tahun 201520Tabel IV.4. Target Pendapatan Dari Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah Yang Dipisahkan di Tahun 2015 .21Tabel IV.5. Target Pendapatan Dari Lain-Lain Pendapatan Asli DaerahYang Sah di Tahun 2015 .21Tabel IV.6. Target Pendapatan Dari Dana Bagi Hasil Pajak/BukanPajak di Tahun 2015 .22Tabel IV.7. Rencana Belanja Daerah Tahun 2015 .24Tabel IV.8. Daftar Calon Penerima Hibah dan Bansos TahunAnggaran 2015 .25DAFTAR GAMBARGambar 2.1.Gambar 2.2.Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota SemarangTahun 2009 - 2013.10Laju Inflasi Kota Semarang Tahun 2009 - 2013 .12vii

BAB I. PENDAHULUAN1.1.Latar Belakang Penyusunan KUAPembangunan daerah diartikan sebagai upaya terencana dari PemerintahDaerah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memberikanpelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata berdasarkansituasi, potensi dan kondisi daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan secaraberkelanjutan dan berkesinambungan dengan didasarkan pada sistem perencanaanpembangunan yang komprehensif. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatuproses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsurpemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam ntu.Perencanaanpembangunan daerah dilaksanakan melalui dokumen perencanaan yang disusundengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta atas-bawah (top-down) danbawah-atas (bottom-up). Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksudmeliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangkawaktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untukjangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangkawaktu 1 tahun. RKPD kabupaten/kota disusun dengan berpedoman pada RPJMDkabupaten/kota, mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. RKPD Kabupaten/Kotatahun 2014 juga disusun dengan memperhatikan sinkronisasi dengan dokumenRencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan RKPD Provinsi Tahun 2015.Dokumen perencanaan tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunandokumen anggaran.Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah Pasal 34 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhirkali diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah pasal 83 mengamanatkan bahwa Kepala Daerahmenyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan RKPD danpedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.Untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 telah diatur dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.Dokumen KUA merupakan dokumen yang memuat target pencapaian kinerjaterukur dari program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota untuk setiapurusan Pemerintahan Daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanjadaerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi aerah,KUA TA. 2015asumsiHalaman 1

penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah,kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya yang memuat langkahlangkah konkrit dalam pencapaian target yang ditetapkan.Dokumen KUA ini memuat kebijakan penganggaran dari rencana programdan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2015 yang merupakan penjabarantahun kelima dari RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015.1.2.Tujuan Penyusunan KUATujuan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2015 adalah :1.Mewujudkan sinkronisasi pokok-pokok kebijakan Pemerintah KotaSemarang dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dankebijakan Pemerintah pusat;2.Tersedianya dokumen arahan kebijakan bagi pelaksanaan program dankegiatan pembangunan pada tahun 2015 yang memuat kondisi ekonomimakro daerah, asumsi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (RAPBD), kebijakan pendapatan daerah, rtastrategipencapaiannya.3.Sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) APBD Tahun 2015.1.3.Dasar Hukum Penyusunan KUADasar hukum yang digunakan terdiri dari:1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negarayang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegera Republik Indonesia Nomor 3851);3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaandan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4410);KUA TA. 2015Halaman 2

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun2007 tentangPenataanRuang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);12. nKotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3079);13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang erahTingkatIIPurbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta PenataanKecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalamwilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran NegaraRepublik Indones