KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

1m ago
16 Views
0 Downloads
977.45 KB
26 Pages
Transcription

KEBIJAKAN UMUMPERUBAHANANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2015PEMERINTAH KOTA SEMARANGTAHUN 2015

BAPPEDA KOTA SEMARANG 2015Foto cover diambil dari www.semarangkota.go.iddan dipergunakan atas perkenan dari Bagian PDESetda Kota Semarang

NOTA KESEPAKATANANTARAPEMERINTAH KOTA SEMARANGDENGANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA SEMARANGNOMOR: 900 / 527910 / 557 / 2015TANGGAL :14 September 2015TENTANGKEBIJAKAN UMUMPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2015Yang bertanda tangan dibawah ini :1.Nama:Jabatan:Alamat Kantor:bertindak selaku danDrs. TAVIP SUPRIYANTO, M.SiPj. Walikota SemarangJl. Pemuda 148 Semarangatas nama Pemerintah Kota Semarang2.a. N a m aJabatanAlamat Kantor:::H. SUPRIYADI, S.SosKetua DPRD Kota SemarangJl. Pemuda 146 Semarangb. N a m aJabatanAlamat Kantor:::JOKO SANTOSO, SEWakil Ketua DPRD Kota SemarangJl. Pemuda 146 Semarangc. N a m aJabatanAlamat Kantor:::WIWIN SUBIYONO, SHWakil Ketua DPRD Kota SemarangJl. Pemuda 146 Semarangd. N a m aJabatanAlamat Kantor:::AGUNG BUDI MARGONO, ST, MTWakil Ketua DPRD Kota SemarangJl. Pemuda 146 SemarangSebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 diperlukanKebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2015 yang disepakati bersama antaraDPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasarpenyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD TahunAnggaran 2015.Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan UmumPerubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalampenyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)Perubahan yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2015.Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2015disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan Nota Kesepakatan ini.Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunanPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2015.Semarang, 14 September 2015PIMPINANPj. WALIKOTA SEMARANGDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA SEMARANGSelaku,Selaku,PIHAK PERTAMAPIHAK KEDUADrs. TAVIP SUPRIYANTO, M.SiH. SUPRIYADI, S.SosKETUAJOKO SANTOSO, SEWAKIL KETUAWIWIN SUBIYONO, SHWAKIL KETUAAGUNG BUDI MARGONO, ST, MTWAKIL KETUA

LAMPIRANNOTA KESEPAKATAN ANTARAPEMERINTAH KOTA SEMARANGDENGAN DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KOTASEMARANGNOMOR:910 / 557 / 2015900 / 527TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2015TENTANG KEBIJAKAN UMUMPERUBAHAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN 2015KEBIJAKAN UMUM PERUBAHANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2015

BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBDKebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KUPA) Tahun Anggaran (TA) 2015 disusun sebagai dasar bagi penyusunanRancangan APBD Perubahan TA 2015. Penyusunan KUPA TA 2015 dilakukan karenaterdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi pada Kebijakan UmumAnggaran (KUA) TA 2015 serta dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakanPemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, baik yang menyangkut perubahankebijakan maupun penyesuaian terhadap peraturan terbaru yang berlaku. KUPA TA2015 mendasarkan pada program prioritas pembangunan yang tertuang dalamRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Semarang tahun 2015.Selanjutnya KUPA TA 2015 digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Semarang TA 2015. KUPA danPPAS Perubahan TA 2015 merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan APBDPerubahan Tahun Anggaran 2015.Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhirdengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPermendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,disebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD(KUA) yang telah ditetapkan sebelumnya Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarSKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja Keadaan darurat Keadaan luar biasaSelain hal-hal tersebut di atas, Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentangPedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja PembangunanDaerah Tahun 2015 menyebutkan bahwa Perubahan APBD juga dapat dilakukanapabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnyaharus digunakan untuk tahun berjalan serta adanya pergeseran pagu kegiatan antarSKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahanlokasi dan kelompok sasaran kegiatan.Dengan mendasarkan kepada hasil evaluasi capaian kinerja pendapatanmaupun kinerja pelaksanaan kegiatan pada APBD TA 2015 sampai dengan bulan Juni2015, serta dengan memerhatikan perkembangan kondisi ekonomi makro iyangmenyebabkanKUPA Tahun Anggaran 2015Halaman 1

ketidaksesuaian dengan asumsi-asumsi dalam KUA TA 2015, maka perlu dilakukanpenyesuaian terhadap APBD TA 2015 yang ditetapkan melalui Perda Nomor 11 tahun2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran2015. Penyesuaian asumsi-asumsi tersebut meliputi perubahan asumsi makroekonomi; asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; serta untukmeningkatkan pencapaian target-target kinerja dalam Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015. Dari sisi pendapatan,penyesuaian perlu dilakukan karena terdapat kenaikan pendapatan daerah, baik yangberasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun Lain-Lainpendapatan yang sah. Perubahan terhadap pendapatan yang berasal dari pos LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah perlu dilakukan antara lain untuk menyesuaikanterhadap Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah yang diterima setelah PerdaAPBD TA 2015 ditetapkan.Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2015 memuat diantaranya:1. Perbedaan asumsi dengan KUA TA 2015 yang telah ditetapkan sebelumnya;2. Program dan kegiatan sesuai skala prioritas yang dapat diusulkan untukditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2015 dengan mempertimbangkan sisawaktu pelaksanaan APBD Perubahan;3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang ataubertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBDKUPA Tahun Anggaran 2015 disusun dengan tujuan sebagai berikut:1. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanjadaerah dan pembiayaan pada APBD TA 2015;2. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;3. Memberikan landasan bagi penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara(PPAS) Perubahan APBD Tahun 2015;1.3 Dasar Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBDPenyusunan KUPA Tahun Anggaran 2015 disusun dengan mendasarkan padalandasan hukum sebagai berikut:1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286);KUPA Tahun Anggaran 2015Halaman 2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaandan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4410);5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4725);8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 24);11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan KotamadyaDaerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3079);KUPA Tahun Anggaran 2015Halaman 3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang PembentukanKecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga,Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di WilayahKotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi DaerahTingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992Nomor 89);13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunandan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4585);16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82);17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4815);19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata ncanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 3);22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PeraturanPresiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);KUPA Tahun Anggaran 2015Halaman 4

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan,Pengendalian,Pembangunan DaerahdanEvaluasiPelaksanaanRencana(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 517);25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang PedomanPemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentangPedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 540);26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang PedomanPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja PembangunanDaerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor470);27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2