BAB II - Universitas Muhammadiyah Ponorogo

1m ago
11 Views
0 Downloads
506.47 KB
38 Pages
Transcription

BAB IITINJAUAN PUSTAKA2.1 Landasan Teori2.1.1 Anggaran Sektor PublikAnggaran sektor publik merupakan alat koordinasi antarbagian dalam pemerintahan atau disebut juga dengan dokumen politiksebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif ataspenggunaan dana publik. Anggaran sektor publik dibuat untukmembantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggaranmerupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaanoperasional pemerintah (Mardiasmo, 2009).Anggaran sektor publik sebagai bentuk pertanggungjawabandari pimpinan organisasi untuk memberikan informasi tentang segalaaktivitas dan kegiatan organisasi kepada bawahannya atau instrumenakuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan beruparencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik(Sujarweni, 2015). Anggaran menggambarkan kondisi keuangan darisuatu organisasi sektor publik yang meliputi informasi mengenaipendapatan, belanja dan aktivitas. Isi dari anggaran adalah rencanakegiatan dalam suatu periode yang direpresentasikan dalam bentukrencana pendapatan dan belanja. Anggaran juga berisi estimasimengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akandatang (Permanasari, 2014).12

13Anggaran didefinisikan sebagai salah satu alat perencanaansekaligus sebagai alat pengendalian organisasi. Sebagai alatperencanaan, anggaran dapat dipakai untuk merencanakan pelaksanaanaktivitasnya sesuai dengan rel yang telah digariskan. Sedang anggarandapat berfungsi sebagai alat untuk pengendalian, ketika apusatpertanggungjawaban (Savitri dan Sawitri, 2014).Dalam operasional sektor publik harus memiliki strategi yangbaik dalam mengontrol sumber daya yang dimiliki untuk digunakansecara optimal, efisien dan efektif sehingga tujuan dan sasaranorganisasi dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkanoleh masing-masing organisasi. Dengan demikian, dibutuhkanperencanaan yang cermat agar kegiatan-kegiatan pemerintahan dapatberjalan dengan baik, hal tersebut dapat diterapkan dalam sebuahbentuk anggaran (Kusniawati dan Lahaya, 2017).Anggaranyangefektifmemprediksi masa depan, yangmembutuhkankemampuanmeliputi dua faktor, yaitu faktorinternal dan faktor eksternal. Faktor internal disini berupa data,informasi, dan pengalaman kerja, sedangkan faktor eksternal berupaserangkaian kegiatan yang telah direncanakan dalam penyusunananggaran yang dapat memprediksi rencana kegiatan dan berapa danayang dibutuhkan (Netra dan Damayanthi, 2017).

14Anggaran berdampak langsung terhadap perilaku manusia.Anggaran menjelaskan kepada orang-orang mengenai apa yangdiharapkan dari mereka dan apa apa yang dapat dibeli dan berapabanyak yang dapat dibelanjakan. Anggaran membatasi tindakanprincipal maupun agen. Anggaran merupakan alasan kinerja yangdipantau secara continue dan standar terhadap hasil kinerja yangdibandingkan (Lubis, 2010).2.1.2 Fungsi anggaranDalam organisasi sektor publik menerapkan sistem anggarandalam kegiatan operasionalnya, maka dari itu anggaran memilikibeberapa fungsi sebagai berikut:1. Alat PerencanaanAnggaran berfungsi sebagai merumuskan tujuan dan sasarankebijakan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publikbeserta rincian biaya yang dibutuhkandan rencana sumberpendapatan yang akan diperoleh organisasi sektor publik.2. Alat PengendalianAngaran sebagai sebagai alat pengendalian ini dapat digunakanuntuk mengendalikan kekuasaan eksekutif.3. Alat Kebijakan FiskalDengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimanakebijakan fiskal yang akan dijalankan organisasi sektor publik,

masi ekonomi dan organisasi.4. Alat PolitikBentuk dokumen politik dapat dijadikan komitmen kesepakataneksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik untukkepentingan tertentu.5. Alat Koordinasi dan KomunikasiDalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggarandilakukan komunikasi dan koordinasi antar unit kerja kebagianseluruh bagian organisasi. Anggaran yang disusun dengan baikakan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unitkerja didalam pencapaian tujuan organisasi.6. Alat Penilaian KerjaAnggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukanpengendalian dan penilaian kinerja. Dimana penilaian kinerjaorganisasi sektor publik akan dinilai berdasarkan pencapaiantarget anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran.7. Alat MotivasiAnggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi bagipimpinan dan karyawan dalam bekerja secara efektif dan ksanakannya sesuai target dan tujuan organisasi, makamanajemen dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik.

168. Alat Menciptakan Ruang PublikKeberadaan anggaran tidak boleh diabaikan oleh MPR,masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasikemasyarakatan lainnya. Beberapa pihak tersebut terlibat secaralangsung maupun tidak langsung dalam penganggaran publik.Kelompok masyarakat yang terorganisir juga akan selaluberusaha untuk mempengaruhi besarnya anggaran pemerintah.Sedangkan kelompok masyarakat yang tidak terorganisir akanmempercayakan pendapat dan aspirasinya melalui proses politikyang ada (Sujarweni, 2015).2.1.3 Jenis-jenis Angaran Sektor PublikDalam penyusunan anggaran sektor publik, anggarandisususn berdasarkan jenisnya. Ada dua jenis anggaran sektorpublik, yaitu:a. Anggaran OperasionalAnggaran digunakan untuk melakukan perencanaan lanjaoperasional merupakan tidak untuk menambah aktiva organisasidan masa manfaatnya hanya satu periodeb. Anggaran ModalAnggaran modal menunjukkan rencana membelanjakan aktivatetap yang sifatnya jangka panjang dan digunakan untuk

17kegiatan organisasi seperti gedung, peralatan, kendaraan, dansebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang masamanfaatnya lebih dari satu tahun (Sujarweni, 2015).2.1.4 Prinsip-prinsip Anggaran Sektor PublikPrinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi (Mardiasmo,2009):1. Otorisasi Oleh LegislatifAnggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatifsebelum eksekutif membelanjakan anggaran yang telah dibuattersebut.2. ndanpengeluaran pemerintah. Dengan demikian, adanya dana nonbudgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yangbersifat komprehensif3. Keutuhan AnggaranSemua pemerintah dan belanja pemerintah harus terhimpundalam dana umum (general found)4. Nondisecretionary AppropriationJumlah tang disetujui oleh dewan legislatif harus dimanfaatkansecara ekonomis, efisien, dan efektif5. PeriodikAnggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat

18tahunan maupun multi-tahunan.6. Jelas Dan Dapat DiketahuiAnggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dantidak membingungkan. Anggaran harus diinformasikan kepadamasyarakat luas.2.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PengelolaanKeuangan Daerah menyatakan APBD adalah rencana keuangan yang dibuatoleh pemerintah daerah, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBDmeliputi masa 1 Tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal31 Desember.2.2.1 Penyusunan APBDSujarweni (2015) mengungkapkan Kebijakan pemerintahdaerah dan pemeritah pusat harus sinkron, maka dari itu untukmewujudkannya dengan penyusunan rancangan Kebijakan UmumAPBD (KUA) dan rancangan Prioritas Dan Plafon AnggaranSementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerahdan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan PeraturanDaerah tentang penyusunan APBD. Proses perencanaan danpenyusunan APBD, mengacu pada Permendagri No 13 Tahun 2006tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu sebgai berikut :

19a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 Tahun.dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencanapendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencanapembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. RKPD disusun anaan,penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan RKPDdiselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaranberkenaan.b. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA)dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, danpembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)tahun. Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro danperubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan olehpemerintah.c. Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaranyang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuandalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.Rancangan PPAS sebagaimana disusun untuk menentukan skalaprioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan, menentukan urutan

20program untuk masing-masing urusan dan menyusun plafon anggaransementara untuk masing-masing program.d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPDDalam Pasal 88 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edarankepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaiacuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Surat edarankepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimanaditerbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.e. Penetapan APBDAPBD ditetapkan melalui pengambilan keputusan bersama DPRD dankepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah, dilakukan palinglama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutandilaksanakan.2.2.2 Pelaksanaan APBDSetelah APBD ditetapkan, maka APBD segera dilaksanakan.Pelaksanaan anggaran adalah tahap dimana sumber daya digunakanuntuk melaksanakan kebijakan anggaran. APBD dilaksanakanPelaksanaan APBD dituangkan dalam keputusan Bupati/walikota.Pelaksanaan anggaran tersebut akan dilaporkan dalam bentuk laporanrealisasi APBD, dan disampaikan pada DPRD selambat-lambatnyaakhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan (Darma dan Hasibuan,2012). Pelaksanaan anggaran meliputi:

21a. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan DaerahKetentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaananggaran pendapatan daerah adalah bahwa (Darwanis danAbdullah, 2013):1. Semua pengelolaan terhadap pendapatan daerah harusdilaksanakan melalui rekening kas umum daerah2. Setiap pendapatan daerah harus didukung oleh bukti yanglengkap dan sah3. Setiap satuan kerja yang memungut pendapatan daerah harusmengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadiwewenang dan tanggung jawabnya4. Setiap satuan kerja (SKPD) tidak boleh melakukan pungutanselain dari yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan5. Pendapatan daerah juga mencakup komisi, rabat, potongan,atau pendapatan lain dengan menggunakan nama dan dalambentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik yangsecara langsung merupakan akibat dari penjualan, tukarmenukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasatermasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lainyang timbul sebagai akibat penyimpanan dana anggaran padabank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerahatas kegiatan lainnya

226. Semua pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lainpendapatan yang sah dilaksanakan melalui rekening kasumum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.b. Pelaksanaan Anggaran Belanja DaerahSetiap pengeluaran untuk belanja daerah atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti-buktitersebut harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenangdan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul daripenggunaan bukti tersebut (Hutami, 2015). Selanjutnya dalammelaksanakan anggaran belanja daerah harus diperhatikan hal-halsebagai berikut:1. Pengeluaran kas yang menjadi beban APBD tidak bolehdilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentangAPBD ditetapkan dan dicantumkan dalam lembaran daerah.Pengeluaran kas tersebut tidak termasuk pengeluaran untukbelanja yang bersifat mengikat dan belanja daerah yangbersifat wajib yang ditetapkan dengan peraturan kepaladaerah2. Dasar pengeluaran belanja untuk keperluan tak terduga yangdianggarkan dalam APBD (misalnya untuk mendanaitanggap darurat, bencana alam atau bencana sosial, termasukpengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahunsebelumnya) harus ditetapkan dengan keputusan kepala

23daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu)bulan sejak keputusan tersebut ditetapkan3. Pimpinan instansi/lembaga penerima dan tanggap daruratharus bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut danwajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan danakepada atasan langsung dan kepala daerah sesuai dengan tatacara pemberian dan pertanggungjawaban dana darurat yangditetapkan dalam peraturan kepala daerah.4. ilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkanseluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya kerekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh MenteriKeuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangkawaktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan5. Untukkelancaranpelaksanaantugaspengguna anggaran/ kuasa penggunaSKPD,kepadaanggaran dapatdiberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendaharapengeluaran (Nazarudin dan Setyawan, 2012).c. Pelaksanaan Anggaran Pembiyaan DaerahSesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 137sampai dengan Pasal 153, anggaran yang diperlukan untukpembiayaan daerah bersumber dari:

241. Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya2. Dana cadangan3. Investasi4. Pinjaman/obligasi daerah5. Piutang daerah.2.2.3 Pengawasan Dan Pertanggungjawaban APBDPengawasan pelaksanaan APBD secara prinsip sama denganAPBN, yaitu terdapat pelaksanaan secara eksternal dan internal.Pengawasan eksternal diawasi oleh DPRD dan BPK, sedangkanpengawasan internal dilakukan ole