- 4 - LAMPIRAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

1m ago
14 Views
0 Downloads
628.46 KB
92 Pages
Transcription

-4-LAMPIRANPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 33 TAHUN 2017TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018I.Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan pakanpenjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor asional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan,dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalammenjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yangdilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsadengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia ksanakandenganmenggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial,serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows enarbermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsiKementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkanbahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukanadanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, oritas/kegiatanprioritas yang dilaksanakan dengan berbasis agiKementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah PD

-5-digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancanganperaturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) Tahun Anggaran 2018.Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi dan rioritaspembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisimasing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritaspembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasikebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan emerintahprovinsi yang dituangkan dalam RKPD.Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kotadalam menyusun RKPD Tahun 2018 mempedomani Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan RencanaKerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebihlanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) danrancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yangdisepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018. KUA danPPAS pemerintah provinsi Tahun 2018 berpedoman pada RKPDmasing-masing provinsi Tahun 2018 yang telah disinkronisasikandengan RKP Tahun 2018, sedangkan KUA dan PPAS asingkabupaten/kota Tahun 2018 yang telah disinkronisasikan dengan RKPTahun 2018 dan RKPD provinsi Tahun 2018.Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada PPASsesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, sesuai format Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:

-6-Tabel 1.Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotadalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD danRancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBDdengan Prioritas Pembangunan NasionalAlokasi Anggaran Belanja DalamRancangan tasBelanja Pegawai,Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Bunga, Subsidi,Hibah, BantuanHibah, BantuanSosial, BagiSosial, BagiProgramProgramHasil, Bantuan JumlahHasil, Bantuan(Rp)Keuangan,Keuangan,Belanja TidakBelanja TidakTerdugaTerduga(Rp)34567 5 6Nasional 1a. Urusan A;b. Urusan B;c. dst.2.PrioritasNasional 2a. Urusan A;b. Urusan B;3.c. dst.Dst.Keterangan:1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut;2. Kolom 2 diisi dengan urusan pemerintahan daerah, baik urusanwajib, urusan pilihan, pendukung, penunjang, kesatuan bangsa danpolitik, maupun kewilayahan yang disesuaikan dengan masingmasing prioritas pembangunan nasional;3. Kolom 3 diisi dengan nama program pada urusan pemerintahandaerah tertentu yang target kinerjanya terkait dengan prioritaspembangunan nasional;4. Kolom 4 diisi dengan jenis belanja pada kelompok belanja tidaklangsung yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah danprioritas pembangunan nasional;5. Kolom 5 diisi dengan alokasi anggaran belanja tersebut pada kolom 3;

-7-6. Kolom 6 diisi dengan alokasi anggaran belanja tersebut pada kolom 4;dan7. Kolom 7 diisi dengan jumlah anggaran yang tercantum pada kolom 5dan kolom 6.Tabel 2.Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam RancanganPeraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerahtentang Penjabaran APBD dengan Prioritas ProvinsiNo.PrioritasProvinsi12Anggaran Belanja DalamRancangan APBDBelanja Langsung Belanja Tidak Langsung34Jumlah5 3 41.2.3.dstKeterangan:a. Kolom 1 diisi dengan nomor urut;b. Kolom 2 diisi dengan prioritas provinsi;c. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran belanja langsung sesuaiprioritas provinsi yang didasarkan pada urusan pemerintahankabupaten/kota;d. Kolom 4 diisi dengan jumlah anggaran belanja tidak langsung sesuaiprioritas provinsi yang didasarkan pada urusan pemerintahankabupaten/kota; dane. Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran yang tercantum pada kolom 3dan kolom 4.II.Prinsip Penyusunan APBDPenyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 didasarkan prinsipsebagai berikut:1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah;2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien,ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

-8-3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkandalam peraturan perundang-undangan;4. endapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.III.Kebijakan Penyusunan APBDKebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalampenyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatandaerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:1. Pendapatan DaerahPendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TahunAnggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasionaldan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADmemperhatikan hal-hal sebagai berikut:1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusidaerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahdan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harusdidasarkan pada data potensi pajak daerah dan an pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yangberpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah danretribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerahdan retribusi daerah tahun sebelumnya.Untuk itu, Pemerintah Daerah harus melakukan upayapeningkatan pendapatan daerah yang bersumber daripajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren

-9-peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai denganTahun Anggaran 2017 secara nasional meningkat ratarata sebesar Rp16,39 triliun atau 12,64%, dengan uraianuntuk pemerintah provinsi rata-rata meningkat sebesarRp10,22 triliun atau 11,41% dan untuk p6,17triliun atau 15,73%.Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadaptotal pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dariTahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran2017 secara nasional rata-rata sebesar 77,89%, denganuraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar87,53% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-ratasebesar 61,80%.Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah dan retribusidaerah terhadap total pendapatan selama 5 tahun n 2017 secara nasional rata-rata sebesar asebesar 42,10% dan untuk pemerintah kabupaten/kotarata-rata sebesar 7,34%.c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yangbersumber dari pajak daerah dan retribusi impunan data obyek dan subyek pajak daerah danretribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah danretribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatanpenagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepadawajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasanpenyetorannya.d) PendapatanyangbersumberdariPajakKendaraanBermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus),termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota,dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/ataupemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana

- 10 -transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalamPasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, kasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus)untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat a diamanatkan dalam Pasal 31 UndangUndang Nomor 28 Tahun nrokokmasyarakatmempedomaniyangPeraturanPemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok UntukPendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.f)Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalansebagian dialokasikan untuk penyediaan peneranganjalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi PerpanjanganIzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikanuntuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan k negatif dari perpanjangan Izin MempekerjakanTenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahliandan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalamperaturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.h) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi PengendalianLalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatankinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutanumum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.i)Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasilklaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

- 11 -yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan PolaPengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum ompok pendapatan PAD, jenis pendapatan RetribusiDaerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincianobyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.j)Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan ataudengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undangundang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah.k) PemerintahDaerahdilarangmenetapkanPeraturanDaerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomibiaya tinggi, dan Peraturan Daerah tentang pendapatanyang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barangdan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/eksporsebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.2) nkekayaanpotensidaerahpenerimaanyangTahunAnggaran 2018 dengan memperhitungkan rasionalitas erolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnyadalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman padaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012tentang Pedoman Pengelolaan Investasi elolaankekayaan daerah yang dipisahkan:a) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan hasilkan keuntungan atau deviden dalam rangkameningkatkan PAD; danb) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsikemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu

- 12 -meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanandalam rangka meningkatkan kesejahteraan nhasilpengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama 5 tahunmulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan TahunAnggaran 2017 secara nasional meningkat rata-rata sebesarRp0,43 triliun atau 6,92%, dengan uraian untuk pemerintahprovinsi meningkat rata-rata sebesar Rp0,18 triliun atau6,06% dan untuk pemerintah kabupaten/kota meningkat ratarata sebesar Rp0,25 triliun atau 7,94%.Dalam kaitan itu, tren proporsi hasil pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkan terhadap total pendapatan asli daerahselama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampaidengan Tahun Anggaran 2017 secara nasional rata-ratasebesar 3,47%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rat