KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2020 - Ppid.klatenkab.go.id

1m ago
19 Views
0 Downloads
8.62 MB
37 Pages
Transcription

KEBIJAKAN UMUM APBDTAHUN 2020PEMERINTAH KABUPATEN KLATENJalan Pemuda No. 294 Klaten 0272-321046

NOTA KESEPAKATANANTARAPEMERINTAH KABUPATEN KLATENDENGANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KLATEN3 TAHUN 2019NOMOR:170/7326/08TANGGAL : 21 OKTOBER 2019TENTANGKEBIJAKAN UMUMANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2020Yang bertanda tangan di bawah ini :1.Nama:SRI MULYANIJabatan:Bupati KlatenAlamat Kantor:Jl. Pemuda No. 294 Klatenbertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, yangselanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.2.a. Nama:HAMENANG WAJAR ISMOYOJabatan:Ketua DPRD Kabupaten KlatenAlamat Kantor:Jl. Pemuda No. 294 Klaten:TRIYONOJabatan:Wakil Ketua DPRD Kabupaten KlatenAlamat Kantor:Jl. Pemuda No. 294 Klaten:MARJUKIJabatan:Wakil Ketua DPRD Kabupaten KlatenAlamat Kantor:Jl. Pemuda No. 294 Klaten:HARIYANTOJabatan:Wakil Ketua DPRD Kabupaten KlatenAlamat Kantor:Jl. Pemuda No. 294 Klatenb. Namac. Namad. NamaSebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan Atas Nama DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten, yang selanjutnyadisebut sebagai PIHAK KEDUA.-i -

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 diperlukanKebijakan Umum APBD Tahun 2020 yang disepakati bersama antara DPRDdengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasarPenyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran2020.Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap KebijakanUmum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunanRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TahunAnggaran 2020, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yangmenjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran SementaraAPBD Tahun Anggaran 2020.Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2020 disusundalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan denganNota Kesepakatan ini.Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar PenyusunanPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020.Klaten, 21 Oktober 2019- ii -

DAFTAR ISIHalamanNotaKesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Klaten Dengan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tentang Kebijakan UmumAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 .iDAFTAR ISI .iiiDAFTAR TABEL .ivDAFTAR GAMBAR .vBAB IPENDAHULUAN .11.1.Latar Belakang.11.2.Tujuan Penyusunan .31.3.Dasar Hukum .31.4.Sistematika Penyusunan .5KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .72.1.Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah.72.2.Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2020 .12BAB IIBAB IIIASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) .143.1.Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN .143.2.Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD .173.3.Lain-Lain Asumsi .17BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH.204.1.Pendapatan Daerah.204.2.Belanja Daerah .234.3.Pembiayaan Daerah .284.4.Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2020 .29BAB V PENUTUP .31- iii -

DAFTAR TABELTabel 2.1PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten KlatenTahun 2016-2018 .Tabel 2.2Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan AtasDasar Harga Konstan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018 .Tabel 2.3.9Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku MenurutLapangan Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018 .Tabel 2.4.99Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 20162018 .Tabel 3.1Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Dalam APBNTahun 2018-2020 .Tabel 4.127Realisasi dan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran2018-2020 .Tabel 4.423Realisasi dan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 20182020 .Tabel 4.317Perbandingan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran2018-2020 .Tabel 4.21028Ringkasan Realisasi dan Rencana RAPBD Tahun Anggaran2018-2020 .- iv -29

DAFTAR GAMBARGambar 2.1Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara KabupatenKlaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun2015-2019 .Gambar 2.28Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Klaten, Provinsi JawaTengah dan Nasional Tahun 2016-2018 .-v -11

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARAPEMERINTAH KABUPATEN DANBELANJA DAERAH KABUPATENKLATEN TAHUN ANGGARAN 2020BAB IPENDAHULUAN1.1.LATAR BELAKANGPembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatan kesejahteraanmasyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapanganberusaha, peningkatan akses, kualitas pelayanan publik, dan kemampuandaya saing dengan memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya yangdimiliki yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadikewenangannya. Di dalam pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimanatertuang dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang PemerintahanDaerah bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencanapembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem sperencanaanpembangunan setiap tahunnya, Kepala Daerah diwajibkan menyusunKebijakan Umum APBD berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) tahun bersangkutan.Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen penganggaran daerah yangsecara umum memuat evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya,kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakanpendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah,serta strategi pembiayaan pembangunan daerah.Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2020 merupakan salahsatu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka prosesperencanaan penganggaran tahun 2020. Lebih lanjut ditekankan dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang[Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020]Halaman 1

berdasarkan RKPD.Kebijakan Umum APBD juga merupakan bagian kerangka dasarperencanaan yang terkait dengan sasaran dan kebijakan dalam satu tahunanggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakatisebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD. Kebijakan Umum APBDKabupaten Klaten Tahun 2020 merupakan penjabaran dari implementasiRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten KlatenTahun 2016-2021 yang telah dijabarkan secara tahunan melalui RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2020. PenyusunanKebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2020 mendasari prinsipprinsip sebagai berikut:1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah;2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, perhatikanrasakeadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkandalam peraturan perundang-undangan;4. endapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.Sebagaimana tema RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2020 rpedomanpadaprioritaspembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2020 yang diarahkan pada 6 (enam)prioritas pembangunan, yaitu:1. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;2. Penguatan Ekonomi Daerah;3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia;4. Pengurangan Tingkat Kemiskinan;5. Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur; dan6. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.Kebijakan umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2020 yang dirumuskandiharapkan mampu secara komprehensif dalam mengakomodir dinamikapembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah,[Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020]Halaman 2

sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional sertadapat mengatasi permasalahan strategis daerah.1.2.TUJUAN PENYUSUNANTujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun2020 adalah sebagai berikut:a.Sebagai pedoman dalam penetapan Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (PPAS) dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten KlatenTahun 2020;b. ran,pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antarstakeholder, serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu;c.Optimalisasi pembangunan daerah melalui penyusunan perencanaananggaran pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.1.3.DASAR HUKUMDasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2020Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:a.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ProvinsiJawa Tengah;c.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi danNepotisme;d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara;e.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara;f.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah;g.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;i.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang[Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020]Halaman 3

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;j.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah;l.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;m. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata CaraPenyusunan Rencana Pembangunan Nasional;n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah;o.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata encanaPembangunan Daerah;p. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata RuangWilayah Nasional;q.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah;r.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 taDewanPerwakilan Rakyat Daerah;s.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal;t.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang PedomanPemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir kali denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yangBersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;v.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentangPenerapan Standar Pelayanan Minimal;[Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020]Halaman 4

w. Peraturan Menteri Per