MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN

1m ago
15 Views
0 Downloads
6.16 MB
640 Pages
Transcription

SALINANMENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 64 TAHUN 2020TENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2021DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahdan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 etapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2021;Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-UndangNomor39Tahun2008tentangKementerian Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4916);3. an2014NegaratentangRepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

-2Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua mbaran2014tentangNegaraRepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6322);5. n Dalam Negeri (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 12);MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG H TAHUN ANGGARAN 2021.Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. enatausahaan,pelaporan,pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnyadisingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerahyang ditetapkan dengan peraturan daerah.3. PedomanPenyusunanAPBDadalahpokok kebijakansebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerahdalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai rahpemerintahanyangmemimpinyangmenjadikewenangan daerah otonom.5. araanPemerintahDaerahdanurusandewanperwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas

-3pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik rNegara Republik Indonesia Tahun 1945.6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi,bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerahkota.Pasal 2(1) APBDTahunAnggaran 2021, meliputi:a. sinkronisasikebijakanPemerintahkebijakan pemerintah pusat;b. prinsip penyusunan APBD;c.kebijakan penyusunan APBD;d. teknis penyusunan APBD; dane.hal khusus lainnya.(2) RuanglingkupPedomanPenyusunanAnggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.Pasal 3(1) Dokumen penganggaran dalam penyusunan APBD TahunAnggaran 2021 dituangkan dalam format yang terdiri atas:a. kebijakanumumAPBDdanprioritasdanplafonanggaran sementara;b. rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;c. rancangan peraturan daerah tentang APBD;d. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaranAPBD;e. perubahan kebijakan umum APBD dan perubahanprioritas dan plafon anggaran sementara;f. rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;g. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaranperubahan APBD; danh. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD.

-4(2) Format dokumen penganggaran sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.Pasal 4(1) Penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas danplafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1) huruf a, berpedoman pada rencana kerjaPemerintah Daerah.(2) Dalam hal rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan ntah Daerah melampirkan hasil pemetaan programdan kegiatan.(3) Hasilpemetaanprogramdimaksud pada ayat (2)terpisahkandalamdankegiatansebagaimanamenjadi bagian yang tidakrencanakerjaPemerintahDaerahTahun 2021.(4) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)menjadi dasar dalam penyusunan rancangan kebijakanumum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaransementara.Pasal 5(1) ikanAnggarananggaran2021,yangmemadai untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease2019, dengan prioritas sebagai berikut:a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agardunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; danc. penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.(2) Dalam hal pandemi Corona Virus Disease 2019 suatudaerahtelahdapatmengalokasikandikendalikan, PemerintahanggaranuntukpenerapanDaerahadaptasi

-5kebiasaan baru produktif dan aman Corona Virus Disease2019 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.(3) Tahapan penyusunan dan pembahasan dalam mperhatikan penerapan protokol pencegahan penularanCorona Virus Disease 2019.(4) Penerapan protokol pencegahan penularan Corona VirusDisease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3),berdasarkan pada penerapan status daerah oleh satuantugas penanganan Corona Virus Disease 2019 setempatsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal nggal

ndangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 28 Juli 2020MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAttdMUHAMMAD TITO KARNAVIANDiundangkan di Jakartapada tanggal 10 Agustus 2020DIREKTUR JENDERALPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttdWIDODO EKATJAHJANABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 888

-7-LAMPIRANPERATURANMENTERIDALAMNEGERIREPUBLIK INDONESIANOMOR 64 TAHUN 2020TENTANGPEDOMANPENYUSUNANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN 2021RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN FORMAT DOKUMENPENGANGGARAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021I.RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021A. anPemerintahRencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 memuat sasaran,arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabarantahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuanperaturan perundang-undangan.Penyusunan RKP Tahun 2021 dimaksud merupakan upaya dalammenjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yangdilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsadengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia sanakandenganmenggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial,serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows programdengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan danbukan hanya merupakan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yangbersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan

sudkansebagaipedomanbagiKementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun2021 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusunRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. RKPD digunakansebagai pedoman dalam proses penyusunan Anggaran PendapatanBelanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran empercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, maka fokuspembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata danInvestasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi SistemPerlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dengansasaran dan target yang harus dicapai antara lain:1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5%-5,5% dengan tingkatinflasi secara nasional berkisar antara 3,0%;2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2%-9,7%, IPM ,tingkatpengangguran terbuka 7,5%-8,2%;3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu kontribusiwilayah terhadap pembangunan nasional: Sumatera 3,9%-5,1%,Jawa-Bali 4,8%-5,5%, Kalimantan 3,6%-5,7%, Sulawesi 5,4%-7,0%,Nusa Tenggara 3.5%-5,2%, Maluku 5,2%-6,2%; dan Papua argetpenyusunan RKP Tahun 2021 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun2021 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan WakilPresiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDMpekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmupengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dantalenta global;2. rastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengankawasan distribusi,mempermudah akses ke kawasan wisata,

-9mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatannilai tambah perekonomian rakyat;3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasidengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua)Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta LapanganKerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;4. tukpenciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yangpanjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan5. riketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasamodern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuranbangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Berkaitan dengan itu, dalam rangka melaksanakan 5 emerintahkabupaten/kota harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritaspembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi prioritaspembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasikebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antarapemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsiyang dituangkan dalam RKPD.7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 dimaksud,meliputi:1. ualitas dan Berkeadilan;2. enjamin Pemerataan;3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan BerdayaSaing;4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;5. konomi dan Pelayanan Dasar;6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,dan Perubahan Iklim; dan7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanandan Transformasi Pelayanan Publik.

- 10 Sinergitas antara kebijakan pemerintah denganPemerintahDaerah dimaksud juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskalPemerintah Tahun Anggaran 2021 dengan tema Percepatan PemulihanSosial-Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk Keluar dari MiddleIncome Trap, dengan uraian sebagai berikut:1. Reformasi PendapatanReformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukungpemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakanserta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi danrestrukturisasi transformasi ekonomi;2. Recovery dan Reformasi BelanjaRecovery dan reformasi kebijakan di bidang belanja antara lain:a. Pendidikan yaitu peningkatan kualitas SDM, ICT, Litbang dgeeconomy);b. Kesehatan yaitu pemulihan dan penguatan sistem kesehatan danhealth security preparedness;c. Program Perlindungan Sosial yaitu pemulihan dan penguatanprogram bansos dan pengalihan subsidi;d. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu quality controlTKDD, mendorong Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomidan kesehatan, pendidikan; dane. Fokus program prioritas (zero based), berorientasi hasil (resultbased), efisiensi dan antisipatif (automatic stabilizer).Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kotadalam menyusun RKPD Tahun 2021 melakukan sinergitas antarakebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dengan mempedomaniPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang PedomanPenyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dankebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru,produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspekpemerintahan, kesehatan, sosial dan danrancanganKebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah ardalam

- 11 Anggaran 2021. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2021berpedoman pada RKPD Tahun 2021 masing-masing provinsi yang telah