Permendagri 27 2013 APBD 2014 - Sebelas Maret University

1m ago
19 Views
0 Downloads
973.25 KB
157 Pages
Transcription

PERMENDAGRI NOMOR 27 TAHUN 2013TENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2014BANDI24/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id1

MENIMBANG untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat(2) PP 58/ 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah,– perlu menetapkan Permendagri– tentang Pedoman Penyusunan APBD TahunAnggaran 201424/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id2

MENGINGAT1. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437)– sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir UU 12/ 2008 tentangPerubahan Kedua Atas UU 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);2. UU 39/ 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4916);3. PP 58/ 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);24/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id3

PASAL 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-- APBD,–––adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerahyang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerahdan DPRD, danditetapkan dengan peraturan daerah.2. Pedoman Penyusunan APBD– adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagipemerintah daerah– dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.3. Pemerintah Daerah– adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.4. Kepala Daerah– adalah Gubernur dan 4

PASAL 2(1) Pedoman penyusunan APBD TA 2014, meliputi:a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah denganKebijakan Pemerintah;b. Prinsip Penyusunan APBD;c. Kebijakan Penyusunan APBD;d. Teknis Penyusunan APBD; dane. Hal-hal Khusus Lainnya.(2) Uraian pedoman penyusunan APBD TA 2014sebagaimana dimaksud pada ayat (1)–24/05/2014tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yangtidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.bandi.staff.fe.uns.ac.id5

PASAL 3 Peraturan Menteri ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.– pada tanggal 8 Mei 2013 Agar setiap orang mengetahuinya, PeraturanMenteri Dalam Negeri ini diundangkandengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.24/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id6

PERMENDAGRI NOMOR 27 TAHUN 2013LAMPIRAN24/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id7

Lampiran Permendagri 27/2013PEDOMAN PENYUSUNAN APBD 2014Memuat pedoman berikut:I.Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan KebijakanPemerintahII. Prinsip Penyusunan APBDIII. Kebijakan Penyusunan APBDIV. Teknis Penyusunan APBDV. Hal-Hal Khusus Lainnya24/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id8

1. SINKRONISASISinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan KebijakanPemerintah: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 menetapkan temaPembangunan Nasional– “Memantapkan Perekonomian Nasional untuk PeningkatanKesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”, sasaran utama yang harus dicapai pada akhir tahun 2014antara lain yaitu:1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 sampaidengan 7,2 persen;2. Penurunan angka pengangguran menjadi 5,0 sampai dengan 6,0persen;3. Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,0 sampai dengan 10,0persen; dan4. Laju Inflasi 4,5 persen dan bertambah atau berkurang 1,0 persen.24/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id9

1. SINKRONISASI-PRIORITAS NASIONALDari sasaran utama yg harus dicapai 2014,ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya yang harus disinergikan dengan prioritaspembangunan daerah24/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id10

1. SINKRONISASI-PRIORITAS NASIONAL1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;2. Pendidikan;3. Kesehatan;4. Penanggulangan kemiskinan;5. Ketahanan pangan;6. Infrastruktur;7. Iklim investasi dan iklim usaha;8. Energi;9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik;11. Kebudayaan, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi; dan12. 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu(1) bidang politik, hukum, dan keamanan;(2) bidang perekonomian; dan(3) bidang kesejahteraan rakyat.24/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id11

1. SINKRONISASI-PRIORITAS NASIONAL Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harusmendukung tercapainya sasaran utama danprioritas pembangunan nasional– sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masingdaerah,– dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD). Dalam menyusun RKPD Tahun 2014mempedomani Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 23 Tahun 2013– tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi RKPD Tahun 2014.24/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id12

1. SINKRONISASI Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah– diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan UmumAPBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (PPAS)– yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD– sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang APBD Tahun Anggaran 2014. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2014berpedoman pada RKPD provinsi Tahun 2014 yang telahdisinkronisasikan dengan RKP Tahun 2014, KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedomanpada RKPD kabupaten/kota Tahun 2014 yang telahdisinkronisasikan dengan RKP Tahun 2014 dan RKPDprovinsi Tahun 2014.24/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id13

1. SINKRONISASI Hasil sinkronisasi kebijakan tersebutdicantumkan pada PPAS– yang diatur dalam Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011, dalam bentuk Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:24/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id14

1. SINKRONISASIPermendagri No 21 Tahun 2011 Tabel 1:– Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalamRancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan PeraturanKepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Nasional Tabel 2:– Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam RancanganPeraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan KepalaDaerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi24/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id15

1. SINKRONISASITabel 124/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id16

1. SINKRONISASITabel 1 -Keterangan:1. Kolom 3 dan Kolom 4 untuk:a. Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola diisi dengan jumlah anggaran belanja untukurusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian dan Persandian;b. Prioritas 2 Pendidikan diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Pendidikan,urusan Kepemudaan dan Olahraga serta urusan Perpustakaan;c. Prioritas 3 Kesehatan diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Kesehatan;d. Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan diisi dengan jumlah anggaran belanja untukurusan Sosial, urusan Ketenagakerjaan, urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, urusan Keluarga Berencana danKeluarga Sejahtera, urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;e. Prioritas 5 Ketahanan Pangan diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Kelautandan Perikanan, urusan Pertanian dan urusan Ketahanan Pangan;f. Prioritas 6 Infrastruktur diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan PerumahanRakyat, urusan Penataan Ruang, urusan Pekerjaan Umum, urusan PerencanaanPembangunan dan urusan Perhubungan;24/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id17

1. SINKRONISASITabel 1 -Keterangan:1. Kolom 3 dan Kolom 4 untuk:f. Prioritas 6 Infrastruktur diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan PerumahanRakyat, urusan Penataan Ruang, urusan Pekerjaan Umum, urusan PerencanaanPembangunan dan urusan Perhubungan;g. Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha diisi dengan jumlah anggaran belanja untukurusan Penanaman Modal dan urusan Komunikasi dan Informatika;h. Prioritas 8 Energi diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Energi dan SumberDaya Mineral dan urusan Industri;i. Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana diisi dengan jumlah anggaranbelanja untuk urusan Lingkungan Hidup;j. Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik diisi dengan jumlahanggaran belanja untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;k. Prioritas 11 Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, dan Inovasi Teknologi diisi dengan jumlahanggaran belanja untuk urusan Kebudayaan dan urusan Pariwisata; danl. Prioritas 12 tidak diisi.2. Kolom 5 diisi dengan jumlah antara kolom 3 dan kolom 4.24/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id18

1. SINKRONISASITabel 224/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id19

1. SINKRONISASITabel 2 -Keterangan:1. Kolom 2 diisi dengan prioritas provinsi;2. Kolom 3 dan kolom 4 diisi dengan jumlah anggaranbelanja langsung dan tidak langsung sesuai prioritasprovinsi yang didasarkan pada urusan pemerintahankabupaten/kota; dan3. Kolom 5 diisi dengan jumlah antara kolom 3 dankolom 4.24/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id20

2. PRINSIP APBD 2014Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014didasarkan prinsip sebagai berikut:1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah–berdasarkan urusan dan kewenangannya;2. Tepat waktu,–sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;3. Transparan,–untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang APBD;4. Partisipatif,–dengan melibatkan masyarakat;5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggidan peraturan daerah lainnya.24/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id21

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014 Kebijakan yang perlu mendapat perhatianpemerintah daerah dalam penyusunan APBDTahun Anggaran 2014– terkait dengan pendapatan daerah,– belanja daerah dan– pembiayaan daerah24/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id22

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014Kebijakan penyusunan APBD 2014 meliputi:1. Pendapatan Daerah2. Belanja Daerah3. Pembiayan Daerah24/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id23

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 20141. Pendapatan Daerah– yang dianggarkan dalam APBD merupakanperkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian, serta dasar hukum penerimaannya.24/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id24

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014Pendapatan Daerah1. Pendapatan Daerah, terdiri dari:a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)b. Dana Perimbanganc. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah24/05/2014bandi.staff.fe.uns.ac.id25

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014Pendapatan Daerah (PAD)Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dariPAD memperhatikan:1) Kondisi perekonomian tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhanekonomi 2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, sertaketentuan peraturan perundang-undangan terkait.2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.3) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah– berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah dan– Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi PengendalianLalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,– dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yangperaturan daerahnya bertentangan dengan UU 28 Tahun 2009 dan PP 97 Tahun2012– penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, agar memperhatikanpotensi pajak daerah dan retribusi daerah pada masing-masing pemerintahprovinsi dan pemerintah 6

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014Pendapatan Daerah (PAD)Penganggaran pendapatan daerah yangbersumber dari PAD memperhatikan hal-halsebagai berikut:4) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat– yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)– yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yangbelum menerapkan PPK-BLUD, 24/05/2014dianggarkan pada akun pendapatan,kelompok pendapatan PAD,jenis pendapatan Retribusi Daerah,obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum,rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.bandi.staff.fe.uns.ac.id27

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014Pendapatan Daerah (PAD)Penganggaran pendapatan daerah yang bersumberdari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:5) Hasil pengelolaan kekayaan daerah– yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya,– harus rasional– dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan,– sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud.– hasil yang rasional dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan:a) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profitoriented) adalah selain menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha,juga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangkameningkatkan PAD; danb) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (publicservice oriented) adalah mampu menjamin kelangsungan dan id28

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014Pendapatan Daerah (PAD)Penganggaran pendapatan daerah yang bersumberdari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:6) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satubentuk investasi jangka panjang non permanen,–––––dianggarkan pada akun pendapatan,kelompok PAD,jenis Lain-lain PAD Yang Sah,obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir,rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok MasyarakatPenerima.7) Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan,–––––24/05/2014dianggarkan pada akun pendapatan,kelompok PAD,jenis Lain-Lain PAD Yang Sah,obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan,rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.bandi.staff.fe.uns.ac.id29

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014Pendapatan Daerah (Dana Perimbangan)b. Dana Perimbangan-Penganggaran pendapatan daerah-DBH:1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan