LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

1m ago
16 Views
0 Downloads
684.89 KB
34 Pages
Transcription

1LAMPIRANPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 27 TAHUN 2013TENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan PemerintahRencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 menetapkan bahwa temaPembangunan Nasional adalah “Memantapkan Perekonomian Nasionaluntuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”, dengan sasaranutama yang harus dicapai pada akhir tahun 2014 antara lain yaitu:1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 sampai dengan 7,2persen;2. Penurunan angka pengangguran menjadi 5,0 sampai dengan 6,0 persen;3. Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,0 sampai dengan 10,0 persen;dan4. Laju Inflasi 4,5 persen dan bertambah atau berkurang 1,0 persen.Memperhatikan sasaran utama tersebut, ditetapkan 11 (sebelas)Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya yang harus disinergikandengan prioritas pembangunan daerah, yaitu:1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;2. Pendidikan;3. Kesehatan;4. Penanggulangan kemiskinan;5. Ketahanan pangan;6. Infrastruktur;7. Iklim investasi dan iklim usaha;8. Energi;9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik;11. Kebudayaan, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi; dan12. 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu (1) bidang politik, hukum, dan keamanan;(2) bidang perekonomian; dan (3) bidang kesejahteraan rakyat.Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harusmendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunannasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah,mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritaspembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasikebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antarapemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsiyang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

-2-Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalammenyusun RKPD Tahun 2014 mempedomani Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi RKPD Tahun 2014.Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah antara laindiwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yangdisepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasardalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TahunAnggaran 2014. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2014berpedoman pada RKPD provinsi Tahun 2014 yang telah disinkronisasikandengan RKP Tahun 2014, sedangkan KUA dan PPAS pemerintahkabupaten/kota berpedoman pada RKPD kabupaten/kota Tahun 2014 yangtelah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2014 dan RKPD provinsi Tahun2014.Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada PPAS yangdiatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dalam bentuk Tabel 1 dan Tabel 2sebagai berikut:Tabel 1Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalamRancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan PeraturanKepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas NasionalNoPrioritas Nasional121Reformasi Birokrasi dan TataKelola;Pendidikan;Kesehatan;Penanggulangan Kemiskinan;Ketahanan Pangan;Infrastruktur;Iklim Investasi dan Iklim Usaha;Energi;LingkunganHidupdanPengelolaan Bencana;Daerah Tertinggal, Terdepan,Terluar, dan Pasca Konflik;Kebudayaan, Ekonomi Kreatif,dan Inovasi Teknologi;Prioritas Lainnya:a. Bidang Politik, Hukum, danKeamanan;b. Bidang Perekonomian; danc. BidangKesejahteraanRakyat.23456789101112Anggaran Belanja DalamRancangan APBDBelanjaBelanja TidakLangsungLangsung34Jumlah5 3 4

-3-Keterangan:1. Kolom 3 dan Kolom 4 untuk:a. Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola diisi dengan jumlahanggaran belanja untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian;b. Prioritas 2 Pendidikan diisi dengan jumlah anggaran belanja untukurusan Pendidikan, urusan Kepemudaan dan Olahraga serta urusanPerpustakaan;c. Prioritas 3 Kesehatan diisi dengan jumlah anggaran belanja untukurusan Kesehatan;d. Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan diisi dengan jumlah anggaranbelanja untuk urusan Sosial, urusan Ketenagakerjaan, urusanPemberdayaan Masyarakat dan Desa, urusan Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak, urusan Keluarga Berencana dan KeluargaSejahtera, urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;e. Prioritas 5 Ketahanan Pangan diisi dengan jumlah anggaran belanjauntuk urusan Kelautan dan Perikanan, urusan Pertanian dan urusanKetahanan Pangan;f. Prioritas 6 Infrastruktur diisi dengan jumlah anggaran belanja untukurusan Perumahan Rakyat, urusan Penataan Ruang, urusan PekerjaanUmum, urusan Perencanaan Pembangunan dan urusan Perhubungan;g. Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha diisi dengan jumlah anggaranbelanja untuk urusan Penanaman Modal dan urusan Komunikasi danInformatika;h. Prioritas 8 Energi diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusanEnergi dan Sumber Daya Mineral dan urusan Industri;i. Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana diisi denganjumlah anggaran belanja untuk urusan Lingkungan Hidup;j. Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflikdiisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri;k. Prioritas 11 Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, dan Inovasi Teknologi diisidengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Kebudayaan dan urusanPariwisata; danl. Prioritas 12 tidak diisi.2. Kolom 5 diisi dengan jumlah antara kolom 3 dan kolom 4.Tabel 2.Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam RancanganPeraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerahtentang Penjabaran APBD dengan Prioritas ProvinsiNo.Prioritas Provinsi11.2.3.dst2Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBDBelanja LangsungBelanja Tidak Langsung34Jumlah3 4 5

-4-Keterangan:1. Kolom 2 diisi dengan prioritas provinsi;2. Kolom 3 dan kolom 4 diisi dengan jumlah anggaran belanja langsung dantidak langsung sesuai prioritas provinsi yang didasarkan pada urusanpemerintahan kabupaten/kota; dan3. Kolom 5 diisi dengan jumlah antara kolom 3 dan kolom 4.II. Prinsip Penyusunan APBDPenyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 didasarkan prinsip sebagaiberikut:1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerahberdasarkan urusan dan kewenangannya;2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkandalam peraturan perundang-undangan;3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui danmendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebihtinggi dan peraturan daerah lainnya.III. Kebijakan Penyusunan APBDKebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalampenyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 terkait dengan pendapatandaerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:1. Pendapatan DaerahPendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakanperkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian sertadasar hukum penerimaannya.a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADmemperhatikan hal-hal sebagai berikut:1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan realisasipenerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturanperundang-undangan terkait.2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.3) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerahberpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan PemerintahNomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintasdan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga KerjaAsing, sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajakdaerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnyabertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PeraturanPemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian

-5-4)5)6)7)Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin MempekerjakanTenaga Kerja Asing dan/atau telah dibatalkan.Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, agarmemperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah bupaten/kota.Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yangdananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerjapada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkanpada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenispendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi JasaUmum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ataspenyertaan modal atau investasi daerah lainnya, harus rasionaldengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan,sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud.Pengertian hasil yang rasional dalam konteks hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan:a) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukanlaba (profit oriented) adalah selain menjamin kelangsungan danpengembangan usaha, juga mampu menghasilkan keuntunganatau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; danb) an umum (public service oriented) adalah mampumenjamin kelangsungan dan pengembangan usaha.Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satubentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan padaakun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah,obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek HasilPengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan,dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis LainLain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan,rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuaiperuntukannya.b. Dana PerimbanganPenganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari danaperimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang terdiri atas DBHPajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan danPerdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-CukaiHasil Tembakau (DBH-CHT) dialokasikan sesuai PeraturanMenteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak TahunAnggaran 2014.Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan,penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan padaPeraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBHPajak Tahun Anggaran 2013, dengan memperhatikan realisasipenerimaan DBH-Pajak Tahun Anggaran 2012 dan 2011.Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang AlokasiSementara DBH-Pajak tersebut di luar DBH-CHT ditetapkan

-6-setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasiDBH-Pajak dimaksud pada peraturan daerah tentang PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagipemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBDTahun Anggaran 2014.2) Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA),yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum,DBH-Perikanan, DBH-Minyak dan Gas Bumi, DBH-Panas Bumidialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenaiPerkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2014.Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan,penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan padaPeraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBHSDA Tahun Anggaran 2013, dengan memperhatikan realisasipenerimaan DBH-SDA Tahun Anggaran 2012 dan 2011 sertamengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasilproduksi/lifting (minyak dan gas bumi) tahun 2014.Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang AlokasiSementara DBH-SDA tersebut di luar Dana Reboisasi yangmerupakan bagian dari DBH-Kehutanan, ditetapkan setelahperaturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasiDBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagipemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBDTahun Anggaran 2014.Apabila terdapat penerimaan lebih DBH-SDA diluar perkiraanalokasi DBH-SDA tahun 2014 seperti penerimaan kurang salurtahun-tahun sebelumnya atau selisih penerimaan tahun 2013,maka penerimaan lebih tersebut juga dianggarkan dalamperaturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidakmelakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.3) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuaiPeraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum DaerahProvinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014.Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, makapenganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi,kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2014 yang diinformasikansecara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat EdaranMenteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentangAPBN Tahun Anggaran 2014 disetujui bersama antara Pemerintahdan DPR-RI.Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh KementerianKeuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belumditerbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan padaalokasi DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikanrealisasi DAU Tahun Anggaran 2012.Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh KementerianKeuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebutditerbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD TahunAnggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus

-7-menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerahtentang