BUPATI KULON PROGO NOTA KEUANGAN RANCANGAN

1m ago
12 Views
0 Downloads
792.41 KB
21 Pages
Transcription

BUPATI KULON PROGONOTA KEUANGANRANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH KABUPATEN KULON PROGOTAHUN ANGGARAN 2021Assalamu’alaikum Wr.Wb.Salam sejahtera untuk kita semua.Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna beserta PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.Yang kami hormati segenapanggotaDewanPerwakilanRakyatDaerah dan seluruh hadirin rapat paripurna Dewan.Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkanke Hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, karena atas rahmat dan karuniaNya, kita dapat hadir di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini,dalam rangka rapatparipurnaPenyampaian Nota Keuangan danRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2021 dalam keadaan sehat.Saudara Pimpinan Rapat Paripurna dan Anggota Dewan yang kamihormati,Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, bahwa Kepala Daerah dalammenyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertaidokumen pendukung kepada DPRD. Untuk itu mohon berkenan kami1

menyampaikanNota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut.BAB IPENDAHULUAN1.1. UmumSebagai salah satu perwujudan pelaksanaan Undang-UndangNomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada nRancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukungnyakepada DPRD, sesuai dengan waktu yang ditentukan olehketentuan perundangan untuk memperoleh persetujuan bersama.Secara teknis penyusunan RAPBD diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah. Sejalan dengan itu, penyusunan RAPBD Kabupaten KulonProgo Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, serta Kebijakan UmumAnggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Tahun 2021yang telah disepakatibersama antaraPemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.Dalam RKPD Tahun 2021, Pemerintah Daerah Kulon Progo Tahun 2021 yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomidengan Memanfaatkan Peluang Proyek Strategis an,Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diarahkanuntuk mencapai prioritas pembangunan sebagai berikut :1. Mewujudkan SDM yang Unggul, Berkarakter dan Berbudaya2. Pembangunan Infrastruktur Daerah2

3. arakat4. Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik.Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran-sasaranstrategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pada RKPDTahun 2021, diperlukan sinkronisasi program dan kegiatan yangdilaksanakan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsimaupun Pemerintah Kabupaten yang diwujudkan dalam KebijakanUmum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yangtelah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota KeuanganMaksud dan tujuan disusunnya Nota Keuangan RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2021 adalah, untuk memberikan gambaran secara umum kondisikemampuan keuangan daerah, kebijakan dan permasalahanpermasalahan Pendapatan, Belanja, serta Pembiayaan.b. Landasan Hukum Penyusunan Nota KeuanganLandasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2021 yaitu :1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang ngPerbendaharaan Negara;3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan imbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danDaerah;3

5.Undang-UndangNomorPemerintahan Daerah23Tahun2014tentangsebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah;6.Peraturan Pemerintah Nomor12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah;7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian apatan dan Belanja Daerah;8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2021;9.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telahdiubahdenganPeraturanDaerahKabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon ProgoNomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok PengelolaanKeuangan Daerah.;10. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten KulonProgo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKulon Progo tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Kulon ProgoTahun 2021 Nomor 03/NK.KP/2020 tanggal 29 September20204

11. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten KulonProgo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKulonProgo fonAnggaranBelanjaDaerahKabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 04/NK.KP/2020tanggal 22 September 2020.c. Sistematika Penulisan Nota KeuanganSistimatika penulisan Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran2021 adalah sebagai berikut :BAB IPendahuluan1.1. Umum1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan1.3. Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan1.4. Sistimatika Penulisan Nota KeuanganBAB IIKondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah2.1. Kondisi Umum dan Estimasi Pendapatan Daerah2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah2.3. Kebijakan Umum Pendapatan DaerahBAB III Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah3.3. Kebijakan Umum Belanja DaerahBAB IVKondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan4.1. Kondisi Umum Pembiayaan4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan4.3. Kebijakan Umum PembiayaanBAB VProgram dan Kegiatan, dan Sub KegiatanBAB VIPENUTUP5

BAB IIKONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARANPENDAPATAN DAERAH2.1. Kondisi Umum dan Estimasi Pendapatan DaerahRancangan Pendapatan Daerah yang dicantumkan dalamRancangan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan umpenerimaannya. Berdasar Permendagri Nomor 64 Tahun 2020tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2021, Pendapatan daerah terdiri dari 3(tiga) kelompok pendapatan :1. Pendapatan Asli Daerah.2. Pendapatan Transfer, dan3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 PendapatanDaerah direncanakan mencapai Rp.1.240.677.904.848 (Satu triliundua ratus empat puluh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh jutasembilan ratus empat ribu delapan ratus empat puluh delapanrupiah). Target Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari :1. Pendapatan Asli Daerah direncanakan mencapai sebesarRp.225.029.023.033,00 (Dua ratus dua puluh lima milyar duapuluh sembilan juta dua puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah).Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari Pajak Daerahsebesar Rp. 63.838.933.700,00 ( Enam puluh tiga milyar delapanratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ributujuhratusrupiah).RetribusiDaerahsebesarRp. 9.926.311.279,00 (Sembilan milyar sembilan ratus dua puluhenam juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh sembilanrupiah ) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah YangDipisahkan sebesar Rp. 10.958.559.697,00 (Sepuluh milyarsembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh6

sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) serta Lainlain PAD yang Sah sebesarRp. 140.305.218.357,00 (Seratusempat puluh milyar tiga ratus lima juta dua ratus delapan belasribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2020 ke tahun 2021mengalami penurunan. Pada tahun 2021, penerimaan dariPendapatan Asli Daerah diprediksikan turun sebesar 9,23%dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2020. Penurunanberasal dari dari empat komponen pembentukan PAD yakni PajakDaerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerahyang dipisahkan dan lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah.Dengan adanya penyebaran pandemi Novel Corona Virus-2019(Covid-19) yang dimulai sejak triwulan pertama tahun 2020, telahmenyebabkan melambatnya aktivitas perekonomian di Indonesiadan juga di Daerah2. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat danTransferAntarDaerahdirencanakansebesarRp. 974.508.981.815,00 (Sembilan ratus tujuh puluh empat milyarlima ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribudelapan ratus lima belas rupiah).a. TransferPemerintahPusatdiproyeksikansebesarRp. 846.561.746.000,00 (Delapan ratus empat puluh enammilyar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluhenam ribu rupiah) dengan mendasarkan pada MK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerahdan Dana Desa TA 2020 dalam rangka Penanganan PandemiCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau MenghadapiAncaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.Transfer Pemerintah Pusat ini terdiri atas Dana TransferUmum,Dana Transfer Khusus, Dana Insentif Daerah danDana Desa.7

Dana Transfer Umum berupa Dana Bagi Hasil dan DanaAlokasi Umum. Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari DanaTransfer Umum untuk mengatasi masalah ketimpanganvertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melaluipembagian hasil dari sebagian penerimaan perpajakan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Penghasil. Untuktahun 2021 pendapatan dari Dana Bagi Hasil sebesarRp 21.605.155.000,00 (Dua puluh satu milyar enam ratus limajuta seratus lima puluh lima ribu rupiah) naik sebesarRp. 2.379.878.750,00 (Dua milyar tiga ratus tujuh puluhsembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuhratus lima puluh rupiah) dari tahun 2020 atau naik 12,37%.Sedangkan Dana Alokasi Umum merupakan dana n daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasidan dimaksudkan untuk meminimalkan ketimpangan 335.010.000,00 (Enam ratus enam puluh tiga milyar tigaratus tiga puluh lima juta sepuluh ribu rupiah) atau turunsebesar 74.163.199.000,00 (Tujuh puluh empat milyar seratusenam puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan riburupiah) atau minus 10,06% dari tahun 2020.Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi KhususFisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Pada tahun 2021belum mencantumkan Dana Alokasi Khusus Fisik dan NonFisik. Hal ini disebabkan belum adanya Peraturan Presidententang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau PeraturanMenteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran2021.Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yangdialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteriatertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas8

perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu. Pada tahun2021 Dana Insentif Daerah diproyeksikan sebesar Rp.68.069.773,000,00 (Enam puluh delapan milyar enam puluhsembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)berkurang sebesar Rp. 8.178.900.000,00 (Delapan milyarseratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)dibandingkan dengan tahun 2020Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkanbagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dandigunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, danpemberdayaan masyarakat. Dana Desa diatur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa yangakan diterima direncanakan sebesar Rp.93.551.808.000,00(Sembilan puluh tiga milyar lima ratus lima puluh satu jutadelapan ratus delapan ribu rupiah)b. TransferAntarDaerahdirencanakansebesarRp. 127.947.235.815,00 (Seratus dua puluh tujuh milyarsembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh limaribu delapan ratus lima belas rupiah) yang terdiri daripendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dariPendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah besar Rp. 85.839.593.815,00 (Delapan puluh lima milyardelapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilanpuluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah)Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerahlainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataanpeningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentulainnya. Bantuan keuangan terdiri atas : bantuan keuangandari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah9

kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana ertanahan dan tata ruang kepada Bupati/Walikota melaluimekanisme BKK Dana Keistimewaan. Bantuan Keuangansebesar Rp.42.107.642.000,00 (Empat puluh dua milyarseratus tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)yang keseluruhannya merupakan BKK Dana Keistimewaan.c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari PendapatanHibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai KetentuanPerundang-Undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sahdirencanakan sebesar Rp. 41.139.900.000.00 (Empat puluh satumilyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)yang merupakan pendapatan hibah2.2. Permasalahan Utama Pendapatan DaerahPermasalahan utama Pendapatan Daerah Kabupaten KulonProgo saat ini antara l