BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Keuangan Publik 1. Pengertian .

1m ago
9 Views
0 Downloads
896.81 KB
24 Pages
Transcription

BAB IITINJAUAN PUSTAKAA. Keuangan Publik1. Pengertian Keuangan PublikDalam kajian ekonomi , istilah keuangan public atau keuangan Negara ialahmenekankan pada upaya rasionalisasi peran Negara dalam kehidupan ekonomi atasdasar kegagalan pasar dan kebutuhan untuk memodifikasi distribusi pendapatan yangdihasilkan dari proses mekanisme pasar sesuai dengan norma-norma umum dandistributif keadilan. Menelusuri kajian keuangan publik yang dilakukan pada ganmaksimalisasikesejahteraan sosial yang dipublikasikan melalui beberapa artikel klasik tentangpublic finance pada tahun 1958, kemudian beberapa materi penting dalam kajiantersebut masih diperdebatkan oleh para ekonom sampai sekarang ini.“Dalam pandangan Soetrisno PH, ilmu keuangan public atau keuanganNegara adalah ilmu yang mempelajari atau menelaah tentang pengeluaran danpenerimaan yang dilakukan oleh pemerintah dan Negara.”1Keuangan publik sendiri merupakan cabang ekonomi yang mengkaji aktivitasNegara seperti perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Isu-isu penting dalam studikeuangan publik bukanlah persoalan keuangan meskipun berhubungan dengan aspekkeuangan, melainkan masalah utama yang berhubungan dengan sumber sumber ril.Kajian keuangan publik menggunakan analisis positif dan normatif. Analisis positif1Soetrisno PH. Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara. Yogyakarta: FS-UGM, 1981. Hal 7-8.16

menekankan isu-isu tentang sebab dan akibat sesuatu, sedangkan analisis normatifmemfokuskan isu-isu etika dalam keuangan public.“Sedangkan dalam pandangan M.Suparmoko, ilmu keuangan public ataukeuangan Negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentangkegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenaipenerimaan dan pengeluaranya beserta dengan pengaruh-pengaruhnyadidalam perekonomian tersebut.”2Dalam arti luas sebenarnya istilah publik tidak hanya menggambarkankegiatan pemerintah saja, namun menggambarkan pula “utility” (yang menanganikebutuhan atau hajat hidup orang banyak), dan juga kegiatan perhimpunan amal.Istilah keuangan public seperti yang telah dijelaskan diatas yakni menggambarkansegala kegiatan pemerintah didalam mencari sumber-sumber dana dan kemudianbagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah.2. Mekanisme Pengelolaan Keuangan PublikDengan meningkatnya sumber-sumber keuangan Negara, sistem pengelolaankeuangan publik yang baik menjadi jauh lebih penting dalam rangka menjamin mutupengeluaran anggaran serta mengurangi risiko tindak korupsi. Dengan semakinbesarnya jumlah sumber daya keuangan publik yang akan dibelanjakan pemerintah,tuntutan perencanaan, penganggaran, dan tata cara pelaksanaan anggaran juga akansemakin besar. Modernisasi sistem, proses, dan institusi dalam siklus anggarandiperlukan agar peningkatan pengeluaran tersebut mencapai sasaran priorotasprogram pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhanekonomi.2M. Suparmoko. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE. 200317

Membahas tentang keuangan public atau keuangan Negara maka kita tidakbisa jauh dari yang namanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Anggaran Negara menjadi sangat penting, karena rencana tersebut merupakankeputusan politik antara pemerintah dan badan legislatif, yaitu Dewan PerwakilanRakyat (DPR), sehingga apa yang tercantum dalam anggaran pendapatan, anggaranbelanja dan anggaran pembiayaan merupakan hasil perhitungan yang kemudianmerupakan kebijakan politik yang menyangkut keuangan Negara.“Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahanNegara yang prosesnya dimulai dari Perencanaan APBN, PenyususnanAPBN, Pembahasan APBN, Penetapan APBN, Palaksanaan APBN,Palaporan dan Pencatatan APBN, dan Pemeriksaan dan PertanggungjawabanAPBN. Dari beberapa proses tersebut kemudian nantinya diajukan kepadaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan.”3Sejak tahun anggaran 1969/70 sampai dengan 1999/2000 APBN disusundalam bentuk rekening scontro. Disebelah debet dicantumkan semua penerimaan dandisebalah kredit dicantumkan semua pengeluaran. Mulai tahun anggaran 2000struktur dan format APBN disusun dalam bentuk stafel. Struktur APBN yangdemikian itu disesuaikan dengan standar yang berlaku secara internasionalsebagaimana digunakan dalam statistik keuangan pemerintah. Pada bulan Marettahun 2003 seiring dengan diundangkanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,UU keuangan Negara mengamanakan format baru yang disebut format anggaranterpadu, yakni tidak ada pemisahan antara anggaran belanja rutin dan anggaranbelanja pembangunan, tetapi digabungkan menjadi satu.3UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.18

Pengaturan kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara sebagaimanadisebutkan didalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara pasal 6dapat dijelaskan sebagai berikut:a. “Presiden: selaku Kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaankeuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Sebagiandari kekusaan tersebut dikuasakan atau diserahkan.b. Menetri keuangan: selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalamkepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan.c. Menteri atau pimpinan lembaga: pengguna anggaran atau penggunabarang kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinya.d. Gubernur, Walikota, Bupati: selaku kepala pemerintahan di daerah danmewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yangdipisahkan.e. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter yang meliputi anatara lainmengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undangundang.”4B. Keuangan Daerah1. Pengelolaan keuangan DaerahPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidakdapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayananmasyarakat. Misi utama dari Undang-undang N0. 22 Tahun 1999 dan Undangundang No. 25 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 32tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pmerintah Daerah,bukan sekedar keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dariPemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah keinginanuntuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangandaerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.4UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara, Pasal 6.19

Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas harusdijadikan acuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya danproses pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah pada khususnya. Sebagaipenjebaran dari Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah Pemerintah mengeluarkan PP. No58 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian Permendagri No. 13Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atasPermendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerahyang antara lain menjelaskan:a. “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangkapenyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uangtermasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan denganhak dan kewajiban Daerah tersebut.b. Pengelolaan keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputiperencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,dan pengawasan keuangan daerah.c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya diseingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dandisetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkandengan peraturan Daerah. Selanjutnya pendapatan Daerah adalah hakPemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih.”5Pengelolaann keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yangterintegrasi dan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangsetiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah yang diakuisebagai penambah kekayaan bersih. Dengan demikian pengertian keuangan Daerahselalu melekat dengan pengertian APBD yaitu suatu rencana keuangan tahunan5Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah20

Daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salahsatu alat untuk meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat sesuaidengan tujuan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Keterkaitankeuangan Daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanyahubungan antara dana Daerah dan dana Pusat atau dikenal istilah perimbangankeuangan Pusat dan Daerah.“Menurut Jaya Kirana keuangan Daerah adalah seluruh tatanan, perangkatkelembagaan dan kebijaksanaan anggaran Daerah yang meliputi pendapatandan belanja Daerah.” 6 “Sedangkan menurut Mamesah keuangan Daerahadalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikianpula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikankekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atauDaerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturanyang berlaku.”7Tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah dan organisasi PemerintahDaerah adalah memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat di Daerah yangmerupakan klient dari pemerintah Daerah. Dalam hal ini, semua unit pemerintah yangada secara pokok difungsikan untuk melayani dengan sebaik-baiknya masyarakatyang bersangkutan. Untuk dapat berfungsi sebagai public service maka persepsiaparatur pemerintah Daerah ytentang pelayanan terhadap masyarakat merupakansuatu kunci dalam memberikan kejelasan arah, semakin baik persepsi aparaturpemerintah akan semakin baik pula penyelanggaraan pemerintahan begitu jugasebaliknya.6Mardiasmo dan Kirana-Jaya, W, 1999, Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi PadaKepentingan Publik, Kompak No 21, Hal: 385-402.7Mamesah, D, J. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: Pustaka Utama21

Menurut Devas, pengelolaan keuangan Daerah berarti mengurus danmengatur keuangan Daerah itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:a. “Tanggung jawab, pemerintah Daerah harus mempertanggungjawabkankeuanganya kepada lembaga, pemerintah pusat, DPRD, kepala Daerah danmasyarakat umum.b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan, keuangan Daerah harus ditatadan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajibanatau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang mapunpinjaman jangka panjang pada waktu yang telah di tentukan.c. Kejujuran, hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan Daerah padaprinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dandapat dipercaya.d. Hasil guna dan daya guna, merupakan tata cara mengurus keuanganDaerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapatdirencanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerahdengan biaya yang rendah dan dalam waktu yang cepat dan tepat.e. Pengendalian, aparat pengelola keuangan Daerah, DPRD, dan petugaspengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebutdapat tercapai.”82. Tahap-tahap Pengelolaan keuangan daerahDalam permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 4 dan Peraturan PemerintahNomor 105 tahun 2009 pasal 4 dan 5 bahwa pengelolaan keuangan berarti mengurusdan mengatur keuangan Daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaankeuangan Daerah yang dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien.Selain itu ada juga pengertian keuangan Daerah menurut Yuwono danberdasarkan pasal 1 PP 58 Tahun 2005 tentang keuangan Daerah. Berikut pengertiantentang keuangan Daerah menurut Yuwono dan berdasarkan pasal 1 PP 58 Tahun2005.8Devas N. 1998. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Edisi terjemahan. UI Press, Jakarta22

Sedangkan keuangan Daerah menurut Yuwono adalah semua hak kewajibanDaerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapatdinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungandengan hak dan kewajiban Daerah. 9 Berdasarkan Pasal 1 PP 58 Tahun 2005pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputiperencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran,pelaporan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran.”10a. Perencenaan, pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah yang memerlukanadanya koordinasi dan pengaturan untukmenyelaraskanpembangunanantarDaerah.lebih mengharmoniskan danTahapperencanaandalampengelolaan keuangan daerah merupakan tahap yang paling krusial atau palingrawan, peran DPRD dan masyarakat dalam tahap ini sangat besar. Tahapan awaldalam perencanaan keuangan daerah diawali dengan estimasi anggaran oleh TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang kemudian sekretaris daerah selakuketua Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) menyampaikan rancanganKebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) kepada kepala Daerah kemudian rancangan KUA dan PPAS tadidisampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluanRAPBD tahun anggaran berikutnya yang dilakukan oleh TAPD bersama badananggaran DPRD hingga tercapai kesepakatan. Selanjutnya TAPD memberikansurat edaran kepada semua SKPD untuk menyusun RKA-SKPD, jika RKA-SKPDtelah disusun maka kemudian dilakukan konsolidasi dengan TAPD untukdiusulkan kenjadi RAPBD kepada DPRD. Setelah ditetapkan oleh DPRD9Yuwono, Sony dkk. 2008. Memahami APBD dan Permasalahanya (Panduan Pengelolaan KeuanganDaerah). Malang, Banyumedia Publishing10Pasal 1 PP No 55 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah.23

kemudian diajukan untuk dievaluasi oleh pemerintah Provinsi setelah itu baruditetapkan menjadi APBDb. Pelaksanaan, larangan untuk melakukan pengeluaran yang membebani anggaranbelanja Daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggaranya atau tidak cukuptersedia anggaranya dalam APBD. Dal