Pagu Anggaran Harus Relevan, Banggar DPRD Gorut Pertajam .

1m ago
8 Views
0 Downloads
684.17 KB
9 Pages
Transcription

Pagu Anggaran Harus Relevan, Banggar DPRDGorut Pertajam san.htmlHargo.co.id, GORONTALO – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gorontalo Utara (Gorut)mengimbau agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak ke luar daerah. Itu berlangsungselama pembahasan anggaran di DPRD dilakukan, dan tetap ikut pembahasan tersebut.Penegasan ini disampaikan Ketua DPRD Gorut, Djafar Ismail yang mana menurutnya kehadiran OPDpada pembahasan anggaran sangat penting. Pembahasan anggaran telah diawali oleh komisi danterhadap catatan dari pembahasan tersebut telah disampaikan ke Banggar.“Nantinya catatan tersebut juga akan lebih dipertajam lagi ketika dilakukan pembahasan di tingkatanBanggar. Untuk itu OPD diharapkan belum ada yang keluar daerah dan ikut dalam pembahasan bersamaTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ungkapnya.Djafar juga menjelaskan, Banggar juga pada Senin (04/11/2019) telah melakukan pembahasan awalanggaran sekretariat DPRD bersama Sekwan dan juga jajarannya.“Kita membahas anggaran yang ada di DPRD apa saja yang menjadi skala prioritas, mana yangemergensi dan lainnya,” jelasnya.Nantinya kata Djafar, Banggar akan melihat sampai sejauh mana relefansi antara ketersediaan anggarandengan program dan juga program prioritas dan yang lainnya.“Berapa pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh TAPD terhadap OPD, kemudian akan dilihat manaprogramnya, mana yang prioritas, mana yang sifatnya emergensi dan lainnya yang pasti pembahasannyaakan lebih dipertajam lagi. Pada dasarnya sudah ada RPJMD, Pagu anggaran masing-masing OPDsudah ada tinggal bagaimana relevansinya, itu yang akan dilihat,” tandasnya. (abk/hg).1Catatan Berita – UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo (2019)

Sumber:Harian Gorontalo, Selasa, 5 November 2019 – diterbitkan oleh Alosius M. Budiman.Tautan: tatan:Dasar Hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Definisi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 1 PP Nomor 12 Tahun 2019) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasanKeuangan Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimalanggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagaiacuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) adalah dokumenyang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencanapendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umumdaerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkatDPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yangmemuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendaharaumum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Perda (Perda) atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan PerdaKabupaten/Kota. Peraturan Kepala Daerah (Perkada) adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.2Catatan Berita – UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo (2019)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerahyang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah unsur penunjang UrusanPemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKDyang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendaharaumum daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah tim yang bertugas menyiapkan danmelaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.Pengelola Keuangan Daerah (Pasal 4 s.d. 10 PP Nomor 12 Tahun 2019) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakiliPemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruhkekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan danpertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah yangdidasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, danmenerima atau mengeluarkan uang. Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas: Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala SKPKD selaku PPKD. Kepala SKPD selaku PA.Sekretaris daerah mempunyai tugas: Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Koordinasi di bidang penJrusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, danrancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD. Memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai denganketentuan peraturan perurndang-undangan. Memimpin TAPD.Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.3Catatan Berita – UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo (2019)

Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, danrancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda. Melaksanakan fungsi BUD. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas menyusun RKA SKPD. menyusun DPA SKPD. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telahditetapkan. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). Mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) (Pasal 12 PP Nomor 12 Tahun 2019) Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretarisdaerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. TAPD terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan. TAPD mempunyai tugas: Membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS. Melakukan verifikasi RKA SKPD. Membahas rancangan APBD,pertanggungjawaban APBD. Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD. Melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD. Menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan ngan4Catatan Berita – UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo (2019)

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah (Lampiran IPermendagri Nomor 33 Tahun 2019) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 5 (lima)prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah,mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantungpada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintahkabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD. 5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2020, meliputi:1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah.3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja.4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup.5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancanganKUA dan rancangan Prioritas dan PPAS yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah danDPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2020.Penyusunan APBD (Lampiran I Permendagri Nomor 33 Tahun 2019)Penyusunan APBD TA 2020 dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah dan kemampuan pendapatan daerah.2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebihtinggi.3. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan.5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasiseluas-luasnya tentang APBD.6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.7. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untukmasyarakat.5Catatan Berita – UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo (2019)

Dalam menyusun APBD TA 2020, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagaiberikut: Kepala Daerah dan DPRD menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD TA 2020 palinglambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya TA 2020. Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwalproses penyusunan APBD TA 2020, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA danrancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu IIbulan Agustus 2019. Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadidasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Perdatentang APBD TA 2020. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD TA 2020 antara Kepala Daerah dan DPRDmempedomani RKPD, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama. Pembahasanrancangan Perda tentang APBD TA 2020 dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan TAPD. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokokpokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahanperumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaranpembangunan yang telah ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD. Selanjutnya, pokok-pokokpikiran DPRD dimaksud diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaankapasitas riil anggaran serta disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum MusrenbangRKPD dilaksanakan. Namun, apabila disampaikan setelah melewati batas waktu paling lambat,akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBDtahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA/Perubahan KUA danrancangan PPAS/Perubahan PPAS, Kepala Daerah harus menyampaikan rancanganKUA/Perubahan KUA dan rancangan PPAS/Perubahan PPAS tersebut kepada DPRD dalam waktuyang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersamaantara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansiKUA/Perubahan KUA dan PPAS/Perubahan PPAS dalam proses penyusunan rancangan Perdatentang APBD/perubahan APBD TA 2020 akan lebih efektif. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,substansi KUA/Perubahan KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:1. Gambaran kondisi ekonomi makro.2. Asumsi penyusunan rancangan APBD/perubahan APBD TA 2020.3. Kebijakan pendapatan daerah.4. Kebijakan belanja daerah.5. Kebijakan pembiayaan.6. Strategi pencapaian.6Catatan Berita – UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo (2019)

PPAS/Perubahan PPAS disusun dengan tahapan:1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah.2. Menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkandengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusatsetiap tahun.3. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masingprogram dan kegiatan. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD,Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepadaseluruh SKPD yang mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai denganindikator, tolak ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafonanggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKASKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKASKPD, ASB dan standar satuan harga. RKA digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang APBD/Perubahan APBD TA2020 dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD TA 2020. Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dankeperluan mendesak, Pemerintah Daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaandarurat dan keperluan mendesak dalam Perda tentang APBD/perubahan APBD TA 2020. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pe