DAFTAR ISI - Surabaya

1m ago
13 Views
0 Downloads
1.74 MB
131 Pages
Transcription

KUA Perubahan APBD TA 2018DAFTAR ISIDaftar Isi.iDaftar Tabel .iiDaftar Gambar .iiiBab 1Pendahuluan .I-11.1. Latar Belakang Penyusunan Rancangan KebijakanUmum Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah .I -11.2. Tujuan Penyusunan Rancangan Kebijakan UmumPerubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah . .I - 201.3. Dasar Hukum Penyusunan Rancangan KebijakanUmum Perubahan Anggaran Pendapatan danBab 2Belanja Daerah .I - 20Perubahan Kebijakan Umum APBD.II - 12.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD .II - 12.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah. II - 112.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah . II - 122.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah . II - 105Bab 3Penutup .DAFTAR ISIIII - 1i

KUA Perubahan APBD TA 2018DAFTAR TABEL2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KotaSurabaya Menurut Lapangan Usaha ADHK danADHB Tahun 2013-2018 (Milyar Rp) .II - 32.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KotaSurabaya Menurut Lapangan Usaha Atas DasarHarga Berlaku (ADHB) Tahun 2017 dan Perkiraan2018 (Juta Rp.) .II - 42.3. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) KotaSurabaya Tahun 2013-2018 .II - 92.4. Incremental Labour Output Ratio (ILOR) KotaSurabaya Tahun 2012-2018 .II - 92.5. Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN KotaSurabaya Tahun 2012-2017 dan Perkiraan 2018 . II - 102.6. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah KotaSurabaya Tahun 2018 . II - 122.7. RencanaPerubahanBelanjaDaerahKotaSurabaya Tahun 2018 . II - 152.8. Perubahan Pembiayaan Daerah Kota SurabayaTahun 2018. II - 105iiDAFTAR ISI

KUA Perubahan APBD TA 2018DAFTAR GAMBAR2.1.2.2.Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 20132017 dan Perkiraan 2018 .II - 6Tingkat Inflasi Kota Surabaya Tahun 2013-2018 .II - 8DAFTAR ISIiii

KUA Perubahan APBD TA 2018BAB 1PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja DaerahDalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006sebagaimana yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, mengamanatkan bahwa perubahan APBD dapatdilakukan apabila terjadi:a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umumAPBD;b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaranantar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnyaharus digunakan untuk tahun berjalan;d. Keadaan darurat; dane. Keadaan luar biasa.UntukmenjaminkonsistensiRancangan Kebijakan UmumPerubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran SementaraPerubahan APBD, Kepala Daerah harus menyampaikan dokumentersebut kepada DPRD, yang selanjutnya hasil pembahasan terhadapdokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah denganDPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansiKUA dan PPASdalamprosespenyusunanRancanganPeraturanDaerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 akan lebihefektif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.BAB I - PENDAHULUAN1

KUA Perubahan APBD TA 2018Perkembangan perekonomian suatu wilayah dari sisi dimanapertumbuhan ekonomi dihitung dari perubahan nilai PDRB gpositifmenggambarkan kemajuan ekonomi pada suatu wilayah. Pada tahun 2017pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berdasarkan tahun dasar 2010sebesar 6,10 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan denganpertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2016, yaitu sebesar6,00 persen.Pada tahun 2018 Pendapatan daerah terdapat pengurangansebesar Rp64.732.503.951,- atau -0,80% dari Rp8.128.207.032.782,menjadi Rp8.063.474.528.831,-. Perubahan target Pendapatan daerahTahun 2018 dapat dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:A. Pendapatan Asli DaerahPada tahun 2018 PAD mengalami peningkatan sebesarRp30.493.176.636,- atau 0,65% dari Rp4.712.856.394.887,- menjadiRp4.743.349.571.523,- yang bersumber dari:1. Pajak DaerahPajak Daerah mengalami peningkatan sebesar 2.026,-menjadiRp3.602.297.794.596,- meliputi:a. an9,92%sebesaryangsemulaRp225.675.703.225,- menjadi Rp248.053.922.214,- hal inidikarenakan adanya potensi perluasan basis data pajak hotelterutama rumah kos dikarenakan semakin rapanpemantauan transaksi secara elektronik bisa nsipengelolaan pajak daerah;b. PajakrestoranRp44.319.322.431,2BAB I - emula

KUA Perubahan APBD TA 2018Rp382.731.590.007,- menjadi Rp427.050.912.438,- hal inidikarenakan tingginya daya beli masyarakat dan potensiadanya perluasan basis data restoran yang selama ini belummenjadi objek pajak, serta penerapan pelaksanaan pelaporantransaksi harian yang memungkinkan pengelola usaha restoran/ rumah makan untuk melaporkan omzet harian melalui aplikasiberbasis android;c. 7.148,-sebesarsemulahalinidikarenakan Life style atau gaya hidup masyarakat yangsemakin meningkat, menuntut hiburan sebagai salah satukebutuhan yang dijadikan rutinitas;d. Pajak reklame tidak mengalami perubahan yaitu sebesarRp133.730.872.000,e. Pajak penerangan jalan mengalami kenaikan yaitu 89.900.000,- menjadi Rp399.378.641.474,- hal inidikarenakan Masyarakat yang menjadi pelanggan PLN semakinbanyak serta tuntutan kebutuhan akan tenaga listrik semakinbesar seiring dengan pesatnya perkembangan esaryangsemulaRp85.183.727.498,-halinidikarenakan optimisme akan penambahan basis data pajakparkir saat menjalankan sistem keterbukaan dan semakinmempermudah dalam proses penyampaian SPTPD pajakparkir;g. Pajak Air Tanah tidak mengalami perubahan yaitu sebesarRp1.459.798.400,-;h. Pajak Bumi dan Bangunan tidak mengalami kenaikan yaitusebesar Rp1.054.253.324.370,- hal ini dikarenakan :BAB I - PENDAHULUAN3

KUA Perubahan APBD TA 2018 Masa pajak bumi dan bangunan adalah satu tahun dandasar pengenaannya adalah NJOP yang ditetapkan awaltahun 2018 sehingga tidak ada lagi tambahan penetapanpajak di tahun ini. Jatuh tempo terakhir PBB adalah bulan Agustus 2018sehingga potensi penerimaan PBB setelah bulan Agustushanya dari tunggakan pajak tahun - tahun sebelumnya;i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak mengalamiyaitu sebesar Rp1.176.338.469.054,- hal ini dikarenakan : NJOP sebagai dasar pengenaan BPHTB didasarkan padaNJOP yang telah ditetapkan di awal tahun 2018 sehinggatidak ada potensi kenaikan lagi sepanjang tahun ini. Pengaruh faktor makro yaitu pendaftaran tanah sistematislengkap (PTSL) kurang berkontribusi terhadap penerimaanBPHTB karena didasarkan pada NJOP yang nilainya lebihrendah daripada harga transaksi dan harga pasar sertaberlakunya pengurangan BPHTB karena melaksanakankebijakan pemerintah ini.2. Retribusi 13.785.081.938,- atau 3,92% yang semula Rp351.339.733.611,menjadi Rp365.124.815.549,- meliputi:a. 157.258,- atau 0,73% yang semula Rp103.175.357.503,menjadi Rp103.931.514.761,- yaitu dari: Retribusi pelayanan kesehatan tidak mengalami perubahan yaitusebesar Rp10.050.799.500, Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak mengalamiperubahan yaitu sebesar Rp40.000.000.000,-; ami penurunan yaitu sebesar Rp82.423.670,- atau(-2,94%)4BAB I - PENDAHULUANyangsemulaRp2.800.470.000,-menjadi

KUA Perubahan APBD TA 2018Rp2.718.046.330,- hal ini dikarenakan retribusi erdasarkan pertimbangan realisasi tahun 2017; Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mengalamipeningkatan sebesar Rp112.000.000,- atau 0,33% yang alinidikarenakan menyesuaikan realisasi dan potensi pendapatan; Retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami imenyesuaikan realisasi dan potensi pendapatan; Retribusi cetak peta tidak mengalami perubahan yaitu sebesarRp1.225.476.000,-; Retribusi pelayanan tera / tera ulang tidak mengalami perubahanyaitu sebesar Rp1.770.961.431,-; Retribusi pengelolaan limbah cair dalam bentuk tinja tidakmengalami perubahan yaitu sebesar Rp583.200.000;b. 049.104.080,- (18,97%) yang semula Rp74.070.540.308,menjadi Rp88.119.644.388,- yaitu dari: 62.372,- atau 0,36% yang semula Rp7.795.892.428,menjadi Rp7.823.754.800,-hal ini dikarenakan menyesuaikanrealisasi dan potensi pendapatan; Retribusi tempat khusus parkir mengalami penurunan sebesarRp556.134.000,- atau 11,56% yang semula Rp4.810.463.000,menjadi Rp4.254.329.000,- hal ini dikarenakan menyesuaikanrealisasi dan potensi pendapatan; Retribusitempatrekreasidanolahraga tidak mengalamiperubahan yaitu sebesar Rp6.072.175.000,- ; Pemakaian tanah atau tempat-tempat yang dikuasai olehPemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan sebesarRp14.600.853.718,-atau28,38%yangsemulaBAB I - PENDAHULUAN5

KUA Perubahan APBD TA inidikarenakan penyesuaian Perwali 9 Tahun 2018 tentangperubahan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah padaobyek retribusi berupa pelayanan pemakaian tanah; Pemakaian Rumah yang dikuasai Pemerintah Kota Surabayamengalami peningkatan yaitu sebesar Rp121.248.110,- 5.677.666,- hal ini dikarenakan menyesuaikan potensi; PemakaianGedungBalaiPemudadanGNImengalamipenurunan yaitu sebesar Rp422.620.000,- atau (-54,87%) inidikarenakan masih ada pembangunan masjid dan pekerjaanlanjutan basemen di area Balai Pemuda serta pengalihan fungsipendopo GNI menjadi museum; Penggunaan gedung gelanggang remaja surabaya mengalamipeningkatan sebesar Rp5.000.000,- atau 6,67% yang semulaRp75.000.000,- menjadi Rp80.000.000,- hal ini dikarenakanpenyesuaian potensi; Penggunaan gedungsebesarserba linidikarenakan penyesuaian potensi; Retribusi pemakaian gedung diklat sebesar Rp1.500.000,- hal iniberdasarkan realiasi sampai dengan semester I tahun 2018; Retribusi pemakaian mikro dan kecil koperasi mengalamipeningkatan sebesar Rp193.084.000,- atau 42,34% yang semulaRp456.000.000,- menjadi Rp649.084.000,- hal ini dikarenakanmenyesuaikan potensi; Retribusi pemakaian mikro dan kecil pertanian mengalamipeningkatan yaitu sebesar Rp55.117.880,- atau 14,32% yangsemula Rp.384.816.000,- menjadi Rp439.933.880,- hal inidikarenakan memperhitungkan realisasi tahun 2017 dan realisasiJanuari sampai dengan bulan Juni 2018;6BAB I - PENDAHULUAN

KUA Perubahan APBD TA 2018 Retribusi perizinan tertentu mengalami peningkatan 93.835.800,- menjadi Rp177.778.763.949,- yaitu dari : Retribusi izin mendirikan bangunan mengalami alinimenyesuaikan potensi; ansebesaratau -33,27% yang semula Rp654.996.000,-menjadi Rp437.070.000,- hal ini dikarenakan banyak taxi yangdicabut ijin operasionalnya dan permasalahan dengan taxi onlineyang masih belum selesai sehingga angkot banyak yang tidakberoperasi; Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asingmengalami penurunan sebesar Rp802.253.400,- atau -10,64%yang semula Rp7.541.453.400,- menjadi Rp6.739.200.000,- halini dikarenakan estimasi berkurangnya jumlah TKA yangmemenuhi syarat dari 482 orang diperkirakan turun menjadi 416orang dengan prediksi nilai tukar dolar Rp13.500.c. rRp1.020.179.400,- atau -0,59% yang semula Rp174.093.835.800,menjadi Rp173.073.656.400,- yaitu dari : Retribusi izin mendirikan bangunan tidak mengalami peningkatanyaitu sebesar Rp165.897.386.400,-; ansebesaratau (-33,27%) yang semula Rp654.996.000,-menjadi Rp437.070.000,- hal ini dikarenakan banyak taxi yangdicabut ijin operasionalnya dan permasalahan dengan taxi onlineyang masih belum selesai sehingga angkot banyak yang tidakberoperasi; Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asingmengalami penurunan sebesar Rp