GUBERNUR BALI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

3m ago
21 Views
0 Downloads
350.88 KB
7 Pages
Transcription

SALINANGUBERNUR BALIPERATURAN DAERAH PROVINSI BALINOMOR 7 TAHUN 2019TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR BALI,MenimbangMengingat: a.bahwa penetapan susunan organisasi dan tata kerjaperangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan nyatapenyelenggaraan pemerintahan;b.bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusanpemerintahan untuk mewujudkan Bali Era Baru melaluiPola Pembangunan Semesta Berencana sesuai visi NangunSat Kerthi Loka Bali, perlu mengadakan perubahanterhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanDaerah tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah;: 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun ukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa TenggaraBarat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor gulangan Bencana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4723);

4.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5234);5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor ntahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5679);7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsidan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan FungsiPenunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi CabangDinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan AtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor 157);11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adatdi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019Nomor 4);

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALIdanGUBERNUR BALIMEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHANATASPERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANGPEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.Pasal IBeberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) diubahsebagai berikut:1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut :Pasal 3(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerahdengan susunan sebagai berikut:a. Sekretariat Daerah Provinsi merupakan SekretariatDaerah Tipe A;b. Sekretariat DPRD Provinsi merupakan SekretariatDPRD Tipe C;c. Inspektorat Daerah Provinsi merupakan InspektoratTipe A;d. Dinas Daerah Provinsi, terdiri dari:1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga,Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang Pendidikan, dan urusan pemerintahanbidang Kepemudaan dan Olah Raga;2. Dinas Kesehatan, Tipe A menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang Kesehatan;3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Tipe A menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang Sosial, urusanpemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak;4. DinasPemberdayaanMasyarakat,Desa,Kependudukan dan Catatan Sipil,Tipe Amenyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPemberdayaan Masyarakat dan Desa, urusanpemerintahanbidangkependudukandanPencatatan Sipil serta urusan pemerintahan bidangKeluarga Berencana;

5. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik,Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang Komunikasi dan Informatika, urusanpemerintahan bidang Statistik, dan urusanpemerintahan bidang Persandian;6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tipe Amenyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPertanian dan urusan pemerintahan bidangPangan;7. Dinas Perhubungan, Tipe A menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang Perhubungan;8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tipe Amenyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPerindustrian dan urusan pemerintahan bidangPerdagangan;10. Dinas Kebudayaan, Tipe A menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang Kebudayaan;11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tipe Amenyelenggarakan urusan pemerintahan bidangKearsipan dan urusan pemerintahan bidangPerpustakaan;12. Dinas Pariwisata, Tipe A menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang Pariwisata;13. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber DayaMineral, Tipe A menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang Tenaga Kerja, UrusanPemerintahanbidang Energi Sumber DayaMineral, dan urusan Transmigrasi;14. SatuanPolisiPamongPraja,TipeAmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidangKetenteraman dan Ketertiban Umum 15. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, Tipe Amenyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPemajuan Desa Adat di Bali;16. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Tipe Amenyelenggarakan urusan pemerintahan bidangKehutanan dan urusan pemerintahan bidangLingkungan Hidup;17. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tipe Amenyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusanpemerintahan bidang Perumahan dan KawasanPermukiman dan urusan pemerintahan bidangPertanahan;18. Dinas Kelautan dan Perikanan, Tipe Amenyelenggarakan urusan pemerintahan bidangKelautan dan Perikanan;19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu, Tipe A menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu;

e. Badan Daerah Provinsi terdiri dari:1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Tipe Amelaksanakan fungsi penunjangPerencanaan;2. Badan Riset dan Inovasi Daerah, Tipe Amelaksanakan fungsi penunjang Penelitian,Pengembangan, dan Inovasi;3. BadanKepegawaianDaerah,TipeAmelaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian;4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,TipeBmelaksanakanfungsipenunjangPendidikan dan Pelatihan;5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,TipeBmelaksanakanfungsipenunjangKeuangan dan Aset;6. BadanPendapatanDaerah,TipeBmelaksanakan fungsi penunjang PendapatanDaerah;7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tipe Amelaksanakan fungsi pemerintahan bidangPenanggulangan Bencana Daerah;8. Bada n Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe Amelaksanakan fungsi pemerintahan bidangKesatuan Bangsa dan Politik; dan9. Badan Penghubung untuk menunjang nan dengan Pemerintah Pusat.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunanorganisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja PerangkatDaerah dan Unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjutdengan Peraturan Gubernur.2. Pasal 11 dihapus.3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 15Perangkat Daerah yang sudah adasebelum berlakunyaPeraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan norganisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerahdan Unit kerja sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal IIPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Provinsi Bali.Paraf KoordinasiSekretaris DaerahPlt. Asisten Pemerintahan danKesraDitetapkan di Denpasarpada tanggal 6 September 2019GUBERNUR BALI,ttdKepala Biro Hukum dan HAMKepala Biro OrganisasiWAYAN KOSTERDiundangkan di Denpasarpada tanggal 28 Oktober 2019SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,ttdDEWA MADE INDRALEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 7NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (7-237/2019)

PENJELASANATASPERATURAN DAERAH PROVINSI BALINOMOR 7 TAHUN 2019TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAHI.UMUMPenataan kelembagaan perangkat daerah merupakan salah satu fungsimendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkanpemerintahan yang terstruktur, sistematik, terorganisir, transparan danakuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atas dasar tugas danfungsi serta beban tugas.Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahanuntuk mewujudkan Bali Era Baru melalui Pola Pembangunan SemestaBerencana sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, perlu mengadakanperubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk PeraturanDaerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.II. PASAL DEMI PASALPasal ICukup jelas.Pasal IICukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5