SALINAN P U T U S A N Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016

3m ago
16 Views
0 Downloads
4.04 MB
446 Pages
Transcription

SALINANPUTUSANPerkara Nomor 22/KPPU-I/2016Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnyadisebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 tentangdugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan bUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Produk Air Minum dalamKemasan Air Mineral yang dilakukan oleh : ----------------------------------------1.Terlapor I:PT Tirta Investama, yang beralamat kantor di CyberBuilding, 12th Floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Jakarta, erlapor II:PT Balina Agung Perkasa, yang beralamat kantor diJl.RawabaliINomor1,KawasanIndustriPulogadung, Jakarta Timur;-------------------------------telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----------------------------------------Majelis Komisi: -----------------------Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ---------------------------------Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan DugaanPelanggaran; ---------------------------Setelah mendengar keterangan para Saksi; ----------------------------------------Setelah mendengar keterangan para Ahli; ------------------------------------------Setelah mendengar keterangan para lah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----------Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; ---------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ---TENTANG DUDUK PERKARA1.Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitiantentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukanoleh PT Tirta Investma dan PT Balina Agung Perkasa dalam Produk AirMinum dalam Kemasan Air Mineral; ------------------------------------------

SALINANhalaman 2 dari 4462.Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian tersebut,Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan;--3.Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikanterhadap Laporan Hasil Penelitian, dan memperoleh bukti yang cukup,kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkandalam Laporan Hasil Penyelidikan; imbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan HasilPenyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dandisusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; --------5.Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujuiRancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadiLaporanDugaan Pelanggaran; -----------6.Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan PenetapanKomisi Nomor 60/KPPU/Pen/XII/2016 tanggal 29 Desember 2017tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016(vide bukti ------------------------7.Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluantersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisimelalui Keputusan Komisi Nomor 29/KPPU/Kep.3/V/2017 tanggal 02Mei 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisipada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 (videbukti A3); --------------------------8.Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor anPendahuluan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangkawaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 09Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 (vide bukti A4.1);--------9.Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan anPemeriksaanPendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang JangkaWaktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang MajelisKomisi I kepada para Terlapor (vide bukti A5, A6, A7, A8, A9, A10,A11);10. laksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan danPenyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigatorkepada Terlapor (vide bukti B1); -------------------------------------------------

SALINANhalaman 3 dari 44611. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri olehInvestigator, Terlapor I (PT Tirta Investama), dan Terlapor II (PT BalinaAgung Perkasa) (vide bukti B1); 2. rmembacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisihal-hal sebagai berikut (vide bukti I1): ----------------------------------------12.1Dugaan Pelanggaran: Pasal 15 ayat 3 huruf b dan Pasal 19huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 --------------12.2Objek perkara adalah Air Minum Dalam Kemasaan (AMDK) AirMineral yang di produksi oleh PT Tirta Investama (DanoneIndonesia) yang dipasarkan oleh PT. Balina Agung Perkasa diwilayah Cikampek, Cikarang, Bekasi, Babelan, Pulo Gadung,Sunter, Prumpung, Kiwi, Lemah Abang, Rawagirang Cibubur,dan/atau Cimanggis atau setidak-tidaknya diwilayah jangkauanpemasaran PT Balina Agung Perkasa pada tahun 2016. -----------12.3unsur – unsur ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikansebagai berikut : (Vide, Akta Pendirian PT Tirta Investama danPT. Balina Agung Perkasa beserta perubahannya) -----------------12.3.1Pelaku --a.Bahwa pengertian pelaku usaha berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5Tahun 1999 adalah setiap orang peroranganatau badan usaha, baik yang berbadanhukum atau bukan badan hukum yangdidirikan dan berkedudukan atau melakukankegiatan di dalam wilayah hukum negaraRepublik Indonesia, baik sendiri erjanjian,usahadalambidang ekonomi; ----------------------------------b.Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalamperkaraa quo adalah PT. Tirta Investamadan PT. Balina Agung Perkasa;-----------------c.Bahwa PT. Tirta Investama merupakan ktayangPendirianPerusahaan Nomor 142 tanggal 16 Juni 1994yang dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H.,

SALINANhalaman 4 dari 446NotarisdiJakartadanterakhirdiubahdengan akta perubahan Nomor 100 tanggal26April2016yangdibuatolehLindaHerawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat sertatelah mendapat pengesahan dari MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesiaNomorAHU-AH.01.03-0044158Tahun 2016 Tanggal 28 April 2016; -----------d.Bahwa PT. Balina Agung Perkasa merupakanbadan usaha berbentuk badan hukum yangdidirikanberdasarkanAktaPendirianPerusahaan Nomor 33 tanggal 8 Juli Kn. Notaris di Jakarta danterakhirdiubahdenganaktaperubahanNomor 09 tanggal 15 Oktober 2016 yangdibuat oleh Rahayu Minarti, S.H., Notaris diJakartaPusatsertatelahmendapatpengesahan dari Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU-AH.01.03-0091305 Tahun 2016 Tanggal20 Oktober 2016; ---------------------------------12.3.2Perjanjian; a.Bahwa di dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 5Tahun 1999 tertulis Perjanjian adalah “suatuperbuatan satu atau lebih pelaku usahauntuk mengikatkan diri terhadap suatu ataulebih pelaku usaha lain dengan nama apapun,baik tertulis maupun tidak tertulis”; -----------b.Bahwa Pasal 1 ayat (7) UU No. 5 Tahun 1999ini tidak bersifat limitatif dan bisa diartikansecaraluasdimanamenurutAhlibiladikaitkan dengan Pasal 1313 Kitab UndangUndangHukumPerdata(KUHPer)yangdimaksud dengan kesepakatan tidak tertulisdapat juga diartikan dilakukan secara diamdiam; -----------------------------------------------

SALINANhalaman 5 dari 446c.Bahwa perjanjian dalam perkaraa quomerupakan perjanjian tertulis maupun tidaktertulis; wa PT TIV dan PT BAP secara bersamasama pernah menyampaikan himbauan lisankepada para pedagang SO mulai dari akhirtahun 2015 sampai dengan pertengahantahun 2016, PT TIV melalui KAE dan PT BAPmelalui bagian erjanjian dengan nama apapun, perjanjiantertulis dalam perkara a quo merujuk padabuktidokumenmengenai“FORMSOSIALISASI PELANGGAN STAR OUTLET”yang memerintahkan bahwa penjual yangmenjadi Star Outlet dari produk PT. TIVbersedia untuk tidak menjual produk airminumdalamKemasan(AMDK)denganmerek Le Minerale, dan bersedia menerimakonsekuensi sanksi dari PT. TIV berupapenurunan harga ke Wholesellerapabilamenjual produk kompetitor sejenis denganmerek Le Minerale; ASIPELANGGANSTAR OUTLET tersebut wajib ditandatanganioleh pedagang SO lengkap dengan namapemilik dan nomor telepon; (Vide, BuktiDokumen Form Sosialisasi Pelanggan StarOutlet); ama-samamaupun sendiri-sendiri oleh pegawai PT TIVdan/atau PT BAP;h.Bahwa PT BAP telah memiliki pstandarparapenilaianmenggunakan volume penjualan sehinggaadanya klausul berupa larangan menjual

SALINANhalaman 6 dari 446produk kompetitor tidak dapat dijadikandasar untuk menurunkan (degradasi) statusSO ahwa berdasarkan bukti komunikasi e-mailterdapatkomunikasiantarapegawaiperusahaan PT TIV dengan PT BAP jasama yang tidak dapat dibantah; --------j.Bahwa adanya bukti komunikasi berupa email penurunan status SO pedagang diwilayah cikampek merupakan tindakan nyataparaterlaporbahwaperbuatanantipersaingan dilakukan secara uhan kompetitor; ----------------------k.Bahwa tindakan PT TIV dan PT BAP denganmembuat program-program tersebut diatasadalahperilakuantipersainganyangbertujuan untuk mengikat para pedagangtoko SO untuk Loyal dantidak menjualproduk kompetitor (Le Minerale); --------------l.Bahwa tindakan kerjasama diatas PT TIV danPT BAP harus dimaknai sebagai ebagaiyangdapatperjanjiantidaktertulis; 3Mengenai Harga atau Potongan Harga; ----------------a.Bahwa di dalam Peraturan Komisi Nomor 5Tahun 2011 mengenai Pedoman Pasal 15,diuraikan bahwa harga adalah “adalah biayayang harus dibayar dalam suatu transaksibarangdan/ataujasasesuaikesepakatanantara pihak di pasar bersangkutan”; -----------b.Bahwa berdasarkan peraturan tersebut anghargadiberikanadalaholehseorang produsen kepada distributor ataupun

SALINANhalaman 7 dari 446distributor kepada pengecernya, dimana hargamenjadilebihmurahdarihargayangdibayarkan ”; rdasarkanpemaparanfakta-fakaadanya larangan kepada para pedagang untuktidak menjual produk kompetitor dengan sanksidegradasi status dari Star Outlet (SO) menjadiWholesaller(W)berimbaspadahargapembelian/ pengambilan barang; ----------------d.Bahwa berdasarkan bukti dokumen mengenaiharga referensi, perbedaan harga SO denganharga W memiliki selisih sebesar 3 %; edagang)hargaSOdalamdanWmemberikan dampak yang signifikan kepadapara pedagang khususnya untuk kemampuanjual kembali produk kepada level pedagangdibawahnyadan/ataulangsungkepadakonsumen akhir. ------------------------------------12.3.4Barang ----a.Bahwa yang dimaksud dengan barang menurutPasal 1 angka 16 UU No. 5 Tahun 1999 adalah:“Barang adalah setiap benda, baik berwujudmaupun tidak berwujud, baik bergerak maupuntidak bergerak, yang dapat anolehkonsumen atau pelaku usaha”; --------------b.Bahwa yang dimaksud barang dalam perkara aquo adalah Air Minum Dalam Kemasaan AirMineral; 3.5Memuat Persyaratan tidak akan membeli barang;---a.Bahwa berdasarkan peraturan komisi nomor 5tahun 2011 tentang pedoman pasal 15 secaraspesifikdijabarkanbahwapelakuusahasebagai pemasok dilarang untuk menetapkanharga dan/atau menetapkan tingkat diskon danatau potongan harga kepada pelaku usahapenerima pasokan (distributor di tingkat hilir); -

SALINANhalaman 8 dari 446b.Bahwa adanya larangan untuk membeli produksejenis dari pesaing pelaku usaha pemasoksebagai syarat utama; -------------------------------c.Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usahapemasok dalam perkara a quo adalah PT TirtaInvestama; wa yang dimaksud dengan pesaing daripelaku usaha pemasok adalah PT Tirta FresindoJaya selaku produsen dari produk Le Minerale;e.Bahwa persyaratan yang dimaksud sebagaipersyaratan tidak akan membeli barang dalamperkaraa quoadalah barang dari pelakuusaha pesaing dari pelaku usaha pemasok; ---f.Bahwa adanya larangan untuk tidak ma-samaMinerale)olehparaterlapor pada pedagang/ pemilik Toko denganstatus SO; a adanya sanksi berupa degradasi statustokomerupakanbentukancamanagarpersyaratan yang dibuat oleh para terlapordalam pekara a quo menjadi efektif. -----------------12.3.6Tidak akan membeli barang dari pelaku usahapesaing; ---a.Bahwa adanya bukti dokumen berupa “FORMSOSIALISASI PELANGGAN STAR OUTLET” yangmemerintahkan bahwa penjual yang menjadiStar Outlet dari produk PT. TIV bersedia untuktidakmenjualprodukairminumdalamKemasan (AMDK) dengan merek Le Minerale,dan bersedia menerima k